Page 12 - BULETIN 1166

BULETIN Parlementaria

Demi Tata Kelola disesuaikan dengan berbagai kondisi
OMISI VI - DPR RI yang Lebih Baik, lebih antisipatif dan mampu merespons
dinamika yang berkembang baik secara
nasional, regional lokal maupun global.
Dirinya menginginkan UU BUMN kelak

dinamika yang ada.
RUU BUMN Perlu
“Keinginan kita, BUMN tidak
hanya bicara soal badan usaha yang
mempunyai benefit korporasi. Tetapi
K Direvisi
juga mempunyai benefit terhadap
pembangunan nasional yang saat
ini. Apalagi dalam konteks recovery
pandemi Covid-19, kita ingin BUMN
menjadi instrumen pembangunan
ekonomi selain APBN yang tentunya
akil Ketua Komisi VI dan berdaya saing,” ucap Aria Bima ada di dalam tata kelola pemerintah,”
DPR RI Aria Bima di sela-sela pertemuan Tim Panja pungkas Aria Bima. arf/es
mengatakan dalam RUU tentang BUMN Komisi XI DPR RI
W rangka memperbaiki dengan para pakar hukum UGM di D.I.
tata kelola dan kinerja BUMN, Undang- Yogyakarta, Jumat, (27/8).
Undang Nomor 19 Tahun 2003 Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini
tentang Badan Usaha Milik Negara menambahkan, menyusun naskah
(BUMN) perlu dilakukan pembaharuan. akademik dan RUU BUMN akan PROSES PEMBAHASAN
Untuk itu, revisi UU BUMN saat ini NASKAH AKADEMIK
telah dimasukkan ke dalam Program DAN RUU TENTANG
Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas BUMN SAAT INI SEDANG
Tahun 2021.
“Proses pembahasan Naskah DILAKSANAKAN.
Akademik dan RUU tentang BUMN SEHINGGA KE DEPANNYA
saat ini sedang dilaksanakan. Sehingga UU BUMN YANG BARU
ke depannya UU BUMN yang baru DAPAT MEMBAWA HASIL
dapat membawa hasil yang maksimal YANG MAKSIMAL BAGI
bagi perbaikan tata kelola BUMN di PERBAIKAN TATA KELOLA
Indonesia agar menjadi lebih efisien,
profesional, BUMN DI INDONESIA
transparan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Aria Bima. Foto: Arief/nvl

12 Nomor 1166/I/IX/2021 • September 2021