Page 9 - BULETIN 1166

Sistem Merit
OMISI II - DPR RI Belum Objektif

Diterapkan

K
istem merit yang diterapkan
dalam menilai kinerja para
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
S atau Aparatur Sipil Negara Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Syamsurizal. Foto: Husen/nvl
(ASN) dinilai masih belum objektif
sepenuhnya. Wakil Ketua Komisi II DPR
RI Syamsurizal menilai, unsur subjektif
selalu muncul tak terhindarkan, baik
karena faktor kedekatan, kekerabatan,
maupun politik.
“Sudahkah sistem merit dilakukan?
Saya katakan sudah. Tapi, tetap
ada unsur subjektif sebagai orang
Indonesia. Subjektif itu tidak bisa
lepas dari diri kita. Ini yang patut kita
pertimbangkan,” kata Syamsurizal saat
memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan
Pemerintah Kota Bandung, di Bandung,
Jawa Barat, Jumat (27/8). Pertemuan
ini digelar untuk membincang isu-isu
strategis atas revisi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN).
Diketahui, sistem merit didefinisikan
sebagai kebijakan dan manajemen promosi jabatan. Untuk kasus di
ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, daerah, para PNS mungkin akan
kompetensi, dan kinerja, yang bergantung pada kedekatan
diberlakukan secara adil dan wajar SISTEM MERIT politiknya dengan kepala daerah.
tanpa diskriminasi. Tujuan penerapan DIDEFINISIKAN Jadi, sistem merit tidak benar-benar
sistem ini untuk memastikan jabatan SEBAGAI KEBIJAKAN murni diterapkan.
di birokrasi pemerintah diduduki oleh DAN MANAJEMEN ASN “Pertanyaan besar saya, bisakah
orang-orang yang profesional dan KASN melakukan upaya konkret untuk
kompeten berdasarkan nilai dasar, YANG BERDASARKAN melihat dari dekat, apakah seseorang
kode etik, dan kode perilaku ASN. PADA KUALIFIKASI, itu berprestasi untuk diangkat atau
Komisi ASN (KASN) yang ditugasi KOMPETENSI, DAN dipromosikan dari satu jabatan ke
untuk memonitor sistem merit ini, KINERJA, YANG jabatan beriikutnya. Toh, dia juga akan
menurut Syamsurizal, tidak bisa DIBERLAKUKAN mendengar informasi dan masukan
sepenuhnya dilakukan mengingat SECARA ADIL DAN dari para wali kota, bupati, gubernur,
jumlah PNS jutaan orang jumlahnya. dan menteri untuk dipromosikan,”
KASN tidak mungkin melihat dari WAJAR TANPA ungkap politisi Fraksi Partai Persatuan
dekat prestasi para PNS untuk DISKRIMINASI. Pembangunan (PPP) itu. mh/sf

Nomor 1166/I/IX/2021 • September 2021 9