Page 13 - BULETIN 1166

Panja RUU BUMN
OMISI VI - DPR RI Gali Masukan

RUU BUMN dari

K Pakar Unpad

im Kunjungan Kerja Panja Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Mohamad Hekal. Foto: Devi/nvl
Penyusunan Naskah
Akademik dan RUU tentang
T BUMN ke Provinsi Jawa
Barat yang dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad
Hekal menggelar pertemuan dengan
para pakar BUMN dari Universitas
Padjadjaran Bandung guna
mendapatkan masukan dan informasi
penting yang dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan draft RUU BUMN.
“Mencari masukan dari narasumber
Universitas Padjadjaran. Dalam
perbincangan tadi muncul beberapa
isu yang selama ini memang menjadi
ambigu di BUMN. Salah satunya
adalah menyangkut pemisahan
antara rezim keuangan negara
dengan keuangan korporasi. Apa jurus-jurus hukum yang bisa dilakukan Hekal menjelaskan, Dwiwarna
yang dimaksud dengan APBN yang terhadap BUMN ini,” ungkap Hekal. itu kan menjadi saham pemerintah
dikelola secara terpisah,” tutur Hekal Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kecil, lantas apakah itu juga masih
di Bandung, Jumat (27/8). menilai, pemisahan itu menjadi salah memenuhi syarat BUMN.
Menurutnya, hal ini harus menjadi satu item penting yang harus dibenahi. “Ini hal-hal yang kita harus
salah satu isu yang diperjelas karena Termasuk juga tentang isu-isu yang bakukan dalam undang-undang ini.
mempunyai dampak implikasi hukum muncul, seperti mengenai definisi Di luar itu tentu ada pula beberapa
yang berbeda. Ia menambahkan, daripada BUMN, apakah kriteria hal yang relatif penting, diantaranya
kalau bicara keuangan negara BUMN hanya kepada perusahaan- tentang devinisi BUMN, pemisahan
maka itu akan berdampak kepada perusahaan Pemerintah Republik fungsinya, dan yang terakhir
penyelewengan atau korupsi. Indonesia yang sahamnya di atas 51 mengenai masalah pengelolaan
Sedangkan kalau pengelolaan atau persen. aset.
kelalaian pengelolaan keuangan “Karena kita tahu dengan adanya Hekal juga mempertanyakan,
korporasi dampak implikasinya ke holding-isasi dan merger beberapa apa yang dimaksud bahwa Menteri
pidana umum. perusahaan dan telah di-introduce BUMN dapat mendirikan perusahaan
“Jadi saya rasa itu punya implikasi namanya saham Dwiwarna oleh rezim pengelolaan aset. “Itulah hal-hal
pada tata cara pemeriksaan, tata pemerintahan sebelumnya, itu kan yang masih perlu kita perdalam lagi
cara penindakan yang berbeda-beda, belum tertampung di dalam undang- dalam pembahasan undang-undang
seperti siapa yang menindak, apa undang,” urainya. ini,” pungkasnya. dep/es

Nomor 1166/I/IX/2021 • September 2021 13