Page 9 - BULETIN 1219
P. 9
kebutuhan (masyarakat setempat). Harus Ada Insentif
Di mana nanti, bermuara pada
kesejahteraan masyarakat yang
juga harus ditingkatkan dalam Khusus untuk Daerah
pelaksanaannya,” tutur Bagus usai
mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi II DPR RI ke Kota Sorong, Berbasis Ekonomi Biru
Papua Barat, Kamis (22/9).
Lebih lanjut, politisi Partai
Golkar itu menekankan RTRW
akan menjadi pondasi bagi
pembangunan bagi Papua Barat.
Tentu, terang Bagus, RTRW akan
menentukan bagaimana SDA
beserta SDM mendorong gerak
perekonomian masyarakat Papua
Barat di masa depan.
“Bumi, air, dan udara
dipergunakan untuk kesejahteraan
masyarakat, orientasi kita di situ.
Scan QR RTRW yang tidak lepas dari batas
untuk berita
selengkapnya
wilayah menjadi penting untuk
percepatan pembangunan. Ini
juga penting untuk kepastian
investasi,” jelas legislator daerah
FOTO:SSB/PDT
pemilihan Bali itu. l ts/sf
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Menurut Aminurokhman,
96 persen wilayah Kepri terdiri nggota Komisi II DPR saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
kelautan, dan 4 persen wilayah RI Mardani Ali Sera II DPR RI ke Babel, Kamis (22/9).
daratan. Sementara dari wilayah mengungkapkan, Politisi Partai Keadilan Sejahtera
daratan itu sendiri memiliki 2 Provinsi Kepulauan (PKS) ini mengungkapkan, karena
persen dan kehutanan 2 persen A Bangka Belitung kondisinya 80 persen lautan, dana
adalah daratan murni yang (Babel) merupakan daerah yang luar alokasi daerahnya juga basisnya
dihuni untuk pemukiman industri biasa, karena terdiri dari 577 pulau, diperuntukkan untuk daratan dan
dan kawasan perkantoran. dengan 80 persen wilayahnya lautan. jumlah penduduk, sehingga ada
“Karena di sini menjadi Mardani pun melihat potensi laut ketidakadilan. Menurut Mardani,
kepulauan yang terdepan, yang dimiliki Babel. Ia menjelaskan penting sekali mendudukkan
terus sampingan dengan tentang blue economy alias ekonomi persoalan provinsi kepulauan punya
negara tetangga, tentu konsep biru, yakni pembangunan ekonomi peluang besar untuk berkembang
pembangunan ke depan harus yang berbasis lautan, Mardani pun ketika kerangka untuk bekerja
mempertimbangkan tata mengusulkan agar daerah berbasis diberikan kesempatan.
ruang yang representatif dan ekonomi biru diberikan insentif Mardani mengusulkan agar
memiliki aspek-aspek yang secara khusus. ke depan ada aturan yang
bisa komprehensif. Terkait “Termasuk ada insentif khusus memberikan perhatian khusus bagi
96 persen wilayah kelautan mestinya untuk daerah-daerah yang daerah kepulauan. “Ternyata ada
ini, dari dialog tadi belum berbasis blue economy bisa kita lubang (masalah) di sini. Teman-
Scan QR memberikan satu kewenangan kembangkan. Contohnya karena kita teman ATR-BPN punya keterbasan
untuk berita
selengkapnya kepada Pemerintah Daerah di daerah tropis, maka sangat cocok dalam mengelola laut, karena dia
untuk mendapatkan kontribusi sekali dengan rumput laut atau cuma pesisir masih bisa setelah itu
dari potensi laut, “ kata politisi peternakan di pesisir dan perikanan kita tidak punya perangkat hukum
Partai NasDem itu. l aas/aha di pesisir. Nah ini multiplier effect-nya yang bisa menjangkau,” ungkap
akan besar sekali,” papar Mardani Mardani lebih lanjut. l ssb/aha
Nomor 1219/I/X/2022 • Oktober 2022 9
