Page 11 - BULETIN 1219
P. 11
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi IV Harap Perusahaan
Tambang Komitmen Jaga
Kualitas Lingkungan Hidup
Sementara, Anggota Komisi IV
omisi IV DPR RI
“Kami harap dibuatkan
menekankan agar DPR RI Hanan A. Rozak menegaskan matriks yang berisi janji
perusahaan tambang perusahaan tambang menepati (komitmen menjaga lingkungan
yang memperoleh janjinya untuk menjaga kelestarian hidup) itu. Sehingga, bisa diukur.
K izin melakukan lingkungan di mana tercantum Semua dikembalikan kepada
aktivitas pertambangan di Indonesia dalam AMDAL (Analisis Mengenai aturan, juga fungsi pengawasan,
untuk konsisten menjaga kualitas Dampak Lingkungan). Ke depannya, yang kita pegang ini adalah
lingkungan hidup di sekitar kawasan ia mengusulkan agar dibuat matriks aturan. Jika pelanggaran tersebut
tambang. Tanpa komitmen tersebut, janji menjaga lingkungan, sehingga dari kelalaian tadi atau sebab
baik manusia sekaligus hayati dan menjadi acuan untuk evaluasi lain, maka kita lihat matriks janji
fauna di sekitarnya akan rusak dan komitmen perusahaan terhadap itu.” tandas politisi Partai Golkar
punah akibat pertambangan. lingkungan hidup. tersebut. l ts/sf
Demikian pernyataan tersebut
disampaikan oleh Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI G. Budisatrio
Djiwandono saat membuka Rapat
Dengar Pendapat Umum Komisi
IV DPR RI dengan sejumlah para
petinggi perusahaan tambang
di Gedung Nusantara, Senayan,
Jakarta, Selasa (27/9). Dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
membentuk Panja Pencemaran dan G. Budisatrio Djiwandono.
Kerusakan Lingkungan, Komisi IV
DPR RI ingin segera menyelesaikan
permasalahan lingkungan dengan
mitra kerja terkait.
“Bahkan pencemaran
dan kerusakan lingkungan
menimbulkan dampak
buruk bagi manusia seperti
penyakit dan bencana
alam. Perlu upaya untuk
mencegah kerusakan
lingkungan. Apabila
tidak dikelola dengan
baik, berpotensi besar
menurunkan kualitas
lingkungan hidup
Scan QR dan berpengaruh
untuk berita
selengkapnya terhadap kesehatan
manusia,” tutur
politisi Partai FOTO: ARIEF/PDT
Gerindra itu.
Nomor 1219/I/X/2022 • Oktober 2022 11