Page 16 - BULETIN 1219

BULETIN Parlementaria

Revisi UU
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kesejahteraan Lansia

Upaya Berikan

Kehidupan Layak

bagi Warga Berusia

'Senja'

akil Ketua
Komisi VIII
DPR RI Ace
Hasan Syadzily FOTO: RUNI/PDT
W menekankan
urgensi revisi Undang-Undang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia
(Lansia), adalah bagian dari upaya dinilai sudah cukup lama,” kata Ace kewenangan pemerintah daerah,”
negara hadir dalam memberikan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja sambung Ace.
pelayanan yang baik terhadap Spesifik Komisi VIII DPR RI rangka Belum lagi saat ini, lanjut politisi
masyarakat lanjut usia atau senja menyerap masukan-masukan Partai Golkar tersebut, seiring dengan
sebagai kelompok yang sangat terhadap RUU Kesejahteraan Lanjut semakin tinggi angka harapan hidup
rentan. Pasalnya pada tahun 2035 Usia, di Kota Bandung, Provinsi Jawa masyarakat Indonesia tahun 1998
nanti, jumlah lansia di Indonesia Barat, Senin (26/9). angka harapan hidup masih 65 tahun
diperkirakan akan mencapai 47 juta ”RUU tersebut dibuat sejak bahkan 63 tahun, akan tetapi saat
orang. Saat ini diketahui, jumlah 1998. Jadi jelas sekiranya perlu ini dengan semakin baiknya kualitas
warga usia lansia sudah mencapai direvisi terkait dinamika sistem kehidupan masyarakat Indonesia,
11 juta orang. Dengan demikian, pemerintahan saat ini, yang angka kehidupan masyarakat sudah
perlu adanya antisipasi agar mereka memang sudah mengalami mencapai 71 tahun. Artinya definisi
bisa diberdayakan dan juga bisa perubahan juga. Kalau dulu sistem tentang usia perlu dikaji kembali
menjadi perhatian bagi negara. pemerintahan bersifat sentralistik terkait RUU Lansia, dan pembaharuan
“Kalau kita tidak memiliki semua dikerjakan oleh pusat, dari aspek filosofis, yuridis maupun
Undang-Undang Lanjut Usia, namun sekarang nafas dari RUU sosiologis. Dalam kunjungan ini,
bagaimana nantinya nasib para tersebut harus senafas dengan UU banyak hal yang menjadi masukan
lansia di masa tuanya. Mereka juga pemerintah daerah juga, karena di buat Komisi VIII DPR RI, terutama
berhak mendapatkan pelayanan dalamnya disebutkan bahwa urusan dalam hal definisi konseptual apa
terbaik dari negara dan bangsa sosial juga menjadi urusan daerah yang dimaksud dengan kesejahteraan
serta mendapatkan kehidupan juga. Dalam konteks lanjut usia juga lanjut usia, dan parameter, dan
layak di hari tuanya. Untuk seharusnya menyesuaikan dengan implementasi guna mewujudkan Scan QR
untuk berita
itu, sudah seharusnya seiring perkembangan regulasi yang ada, kesejahteraan lanjut usia. Serta selengkapnya
berjalannya waktu, Undang-Undang sehingga kita bisa tegaskan dalam bagaimana best practice penanganan
Kesejahteraan Lanjut Usia (UU RUU lansia mana kewenangan lanjut usia dari berbagai daerah di
Lanjut Usia) perlu revisi karena pemerintah pusat dan mana wilayah Jawa Barat. l rni/sf

16 Nomor 1219/I/X/2022 • Oktober 2022