Page 19 - BULETIN 1219
P. 19

KOMISI X  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Gali Masukan Revisi   dilakukan koordinasi penyelesaian
                                                                               terkait kendala-kendala pariwisata di
                                                                               Batam karena itu melibatkan lintas
               UU Kepariwisataan
                                                                               kemeneterian. “Supaya ekosistem
                                                                               pariwisata di Batam ini lebih kondusif
                                                                               dan turis akan tambah lagi datang ke
               di Batam, Komisi X
                                                                               Batam,” ungkap Nuroji.
                                                                                  “Batam ini juga kan dikenal
                                                                               sebagai tempat wisata belanja
               DPR Terima Banyak
                                                                               (perdagangan), dan ternyata juga
                                                                               ada juga wisata kuliner. Kuliner
               Kendala                                                         ada pergeseran selain wisata belanja
                                                                               Batam ini ternyata banyak disukai
                                                                               wisatawan mancanegara. Saya rasa
                                                                               ini merupakan potensi yang harus
                                                                               terus dikembangkan,” sambung
                                                                               Nuroji lebih lanjut.
                         anja Rancangan        masukan yang diberikan oleh pelaku   Adapun UU Nomor 10 Tahun
                         Undang-Undang (RUU)   wisata yang nantinya akan menjadi   2009 tentang Kepariwisataan saat
                         Kepariwisataan Komisi   perhatian di dalam penyusunan RUU   ini yang berlalu dianggap belum
                         X DPR RI melakukan    Kepariwisataan ini. “Terkait kondisi   optimal mencapai tujuannya,
               P Kunjungan Kerja               kepariwisataan di Batam ternyata   begitupun dengan implementasinya
               Spesifik ke Kota Batam, Kepulauan   masih banyak kendala mulai dari visa   yang belum berjalan efektif.
               Riau untuk menggali masukan     on arrival, soal sandaran kapal feri   Pasalnya seiring berkembangnya
               dan aspirasi terkait penyusunan   dari Singapura, soal pengisian bahan   teknologi dan informasi banyak
               RUU Kepariwisataan yang akan    bakar kapal feri, sebenarnya dari   hal yang berkembang dalam
               mulai dibahas pada tahun 2023.   segi potensi di Batam ini cukup luar   sektor kepariwisataan sehingga
               Dimana RUU ini telah masuk dalam   biasa,” ungkap Nuroji usai bertemu   menurutnya hal tersebut perlu
               Prolegnas Prioritas tahun 2023.   dengan pelaku pariwisata di, Kota   disesuaikan, di tengah dampak
                  Dalam kunjungan tersebut,    Batam, Kepri, Jumat (23/9).     pandemi Covid-19 terhadap
               Anggota Komisi X DPR RI Nuroji     Lebih lanjut politisi Partai   sektor pariwisata yang perlu juga
               menyampaikan bahwa banyak       Gerindra itu meminta agar segera   diperhatikan. l skr/aha

























                                                                                                               FOTO: ISTIMEWA/PDT
        Scan QR
        untuk berita
        selengkapnya

               Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.


                                                                                   Nomor 1219/I/X/2022  •  Oktober 2022  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24