Page 22 - BULETIN 1219
P. 22
BULETIN Parlementaria
Sekjen DPR Jelaskan Mekanisme
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sekretaris Jenderal Terkait jaminan keamanan, Indra
dan Prosedur Teknis P20
menjelaskan kepada
telah bekerja sama dengan TNI,
SETJEN DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa DPR RI
Polri dan BIN. “Untuk jaminan
para perwakilan Duta
S Besar terkait protokol keamanan kami bekerjasama
Sidang The 8th G20 Parlementary dengan TNI, Polri, dan Badan
Speakers Summit atau P20. Intelejen Negara untuk meminta
Menurutnya pejelasan ini penting bantuan dalam sisi pengamanan
dilakukan guna menginformasikan FOTO: JIWA/PDT kegiatan ini,” ungkapnya.
kepada para peserta sidang P20 Saat pertemuan dengan
tentang mekanisme dan prosedur- Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. perwakilan Duta Besar dijelaskan
prosedur acara P20. juga hal-hal yang berkaitan
“Kami jelaskan protokol acara harus dilakukan supaya kalau ada dengan subtansi dan teknis
tersebut mulai dari kehadiran di yang kurang jelas bisa diklarifikasi persiapan dari P20, atau
airport sampai dengan kepulangan, sekarang,” jelas Indra, di Jakarta, Pertemuan Parlemen Negara-
mekanisme persidangan- Selasa (27/9). Negara G20 dan beberapa negara Scan QR
persidangan, sampai dengan acara- Dia juga mengungkapkan yang diundang secara khusus untuk berita
selengkapnya
acara di luar persidangan. Jadi kami tentang jaminan kesehatan kepada dalam Sidang P20 yang akan
jelaskan semua mekanismenya, para perwakilan Duta Besar dilaksanakan pada tanggal 5-7
kemudian prosedur-prosedur yang selama masa persidangan P20. Oktober mendatang. l ssb/aha
Puskaji AKN Jumlah Perusahaan yang tercatat dalam sistem WLKP online Rekomendasi
Soroti Minimnya Data per 23 September 2022 Kementerian Ketenagakerjaan perlu
(dalam juta)
Wajib Lapor meningkatkan sosialisasi secara masif
terkait WLKP online agar jumlah
Ketenagakerjaan perusahaan yang melapor terus
Perusahaan Mikro Kecil Menengah Besar meningkat dan dapat mencapai jumlah
perusahaan yang memang melakukan
Pemerintah telah mengatur kewajiban lapor bagi usaha di Indonesia. Kepatuhan untuk
perusahaan melalui UU No. 7/1981 tentang Wajib BPS* 23.864,23 2.399,41 412,20 35,14 melaporkannya secara berkala juga
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Atas tidak kalah pentingnya agar data
amanat UU tersebut, Pemerintah melalui ketenagakerjaan memang
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan WLKP 456,27 58,22 51,11 21,90 termutakhirkan secara
Permenaker No.4/2019 agar perusahaan dapat berkesinambungan. Untuk itu,
Perbandingan
dengan mudah untuk memenuhi kewajiban WLKP/BPS 1,91% 2,42% 12,40% 62,3% pengenaan sanksi juga dapat dilakukan
pelaporan WLKP yaitu dengan mekanisme online sesuai aturan untuk mendorong tingkat
secara berkala di setiap bulan Desember. Data Total pelaporan perusahaan dalam WLKP
online.
Laporan WLKP tersebut di antaranya memuat
keterangan identitas perusahaan, hubungan
ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan (Tim Puskaji AKN, diolah dari
kesempatan kerja yang berguna untuk menjadi 3HUEDQGLQJDQ berbagai sumber)
informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan :/.3 %36
kebijakan pada sektor ketenagakerjaan baik di
tingkat nasional maupun daerah. Per 23 September 2022 jumlah perusahaan yang terdata
hanya berjumlah 587.529 perusahaan. Data tersebut hanya
Namun diketahui terdapat permasalahan yang sebanyak 2,19% dibandingkan dengan data BPS hasil Sensus
disebabkan oleh minimnya data ketenagakerjaan Ekonomi 2016 yang menungkap bahwa terdapat 26,71 juta
yang terlapor melalui WLKP online sehingga dapat usaha/perusahaan di Indonesia.
menghambat pemetaan kondisi ketenagakerjaan
berupa analisis potensi kebutuhan kesempatan kerja Selain itu, jumlah tenaga kerja yang telah terlapor berjumlah
serta peluang usaha bagi para pekerja di Indonesia. 12,73 juta pekerja dengan rincian sebanyak 5,73 juta
Data WLKP yang minim tersebut menjadi tidak andal merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
untuk dijadikan data utama dalam penyaluran (PKWT) dan 7,1 juta merupakan pekerja dengan Perjanjian
bantuan sosial. Hal tersebut salah satunya dapat Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Jika dibandingkan
dilihat dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan jumlah tenaga kerja hasil SE 2016 yang berjumlah
Pekerja/Buruh yang justru memakai data 70,32 juta, maka data pekerja yang telah terlapor dalam
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai basis sistem WLKP online hanya mencapai 18,10%.
data dalam penyaluran BSU.
.
22 Nomor 1219/I/X/2022 • Oktober 2022
