Page 5 - MAJALAH 194

PR OL OG

SALAH satu target Komisi X juga mendesak Kemendikbud
utama dalam agar membuat kajian prioritas
konsep Peta Jalan penyusunan PJP sebagai pendahuluan
Pendidikan (PJP) dalam rencana revisi UU Sisdiknas.
2020-2035 adalah Kajian ini sangat krusial karena arah pra
membentuk sumber konsep PJP masih dianggap belum jelas,
daya manusia terutama jika diperhatikan dari sudut
dengan profil pandang ekonomi dan perkembangan
yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, industri strategis Indonesia. Tanpa arah
yang disebut Pelajar Pancasila. Target yang jelas, PJP ini nantinya akan menjadi
tersebut dibidik dengan menerapkan tumpang tindih dengan kebijakan
sistem pendidikan yang mengacu pada pendidikan lainnya.
pembangunan kompetensi melalui Karena tantangan Indonesia di sektor
program Merdeka Belajar. Perubahan pendidikan saat ini adalah memperbaiki
pendidikan ini menyasar pada lima sistem pendidikan yang sesuai dengan
aspek, yakni transformasi ekosistem, konteks sosial-budaya, sejarah, nilai
guru, pedagogik, kurikulum dan sistem bangsa dan kebutuhan masa depan
penilaian. seperti SDM yang melek teknologi dan
Secara teoritik, gagasan besar tanggap perubahan. Urgensi untuk
mengenai PJP harus memuat landasan memperbaiki sistem pendidikan menjadi
berpikir dari beragam sisi, mulai dari sangat penting tatkala mengingat
aspek sosiologis, yuridis, hingga filosofis. kegagalan pendidikan bisa memperbesar
Dengan adanya landasan berpikir risiko, tidak hanya membuat bangsa
tersebut, akan semakin memperkuat PJP, terpuruk secara ekonomi dan sosial, akan
sebagai produk rumusan Visi Negara tetapi juga mengancam eksistensi bangsa.
bukan sekadar Visi Pemerintah. Kondisi ini semakin dipersulit dengan
PJP juga diharapkan menjadi panduan pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0,
dalam penyelenggaraan pendidikan, dan tantangan global yang dinamis.
memotret kondisi pendidikan di Indonesia Akan tetapi, sektor pendidikan tetap
secara menyeluruh, menetapkan arah harus memenuhi kebutuhan sumber
yang dituju dalam penyelenggaraan daya manusia (SDM) yang berkualitas
pendidikan, dan menyusun kebijakan untuk pembangunan negara. Tidak
strategi bidang pendidikan. hanya itu saja, kebutuhan untuk
Oleh sebab itu proses revisi UU mendapatkan pendidikan berkualitas
Sisdiknas sekaligus penyusunan tetap menjadi pokok. Isu pendidikan
PJP harus bersinergi, kolaboratif, seperti pemenuhan layanan pendidikan
dan partisipatif yang melibatkan yang bermutu, unggul, adil, dan relevan
berbagai lapisan pemangku kebijakan, dengan kebutuhan masyarakat tentu
organisasi masyarakat, akademisi, dan masih menjadi agenda penting bagi
lembaga terkait, tanpa membangun pemangku kebijakan dan masyarakat
partisipasi, sinergi, dan kolaborasi, maka Indonesia.
proses yang sedang berjalan tidak Untuk membangun sistem pendidikan
holistis dan komprehensif. yang tanggap terhadap perubahan
Menurut Komisi X DPR RI dalam zaman, pemerintah perlu membuat
konsep revisi Undang-Undang Nomor kurikulum yang adaptif sehingga
20 Tahun 2003 tentang Sistem dapat mengantisipasi perkembangan
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan zaman. Misalnya saja, pada masa
menggabungkan seluruh fragmen dari pandemi seperti saat ini, kurikulum yang
regulasi pendidikan yang sudah ada. adaptif diperlukan sehingga apabila
Revisi UU Sisdiknas juga merupakan di kemudian hari menghadapi kondisi
salah satu bagian dari peta jalan yang extraordinary, sistem pendidikan
pendidikan hingga tahun 2035 yang nasional bisa lebih antisipatif dalam
tengah digodok. menghadapinya. l tim/er

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 5