Page 22 - BULETIN 1261
P. 22
BULETIN Parlementaria
Kemenkeu Harus Buat Indikator
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terukur terkait Penerima
Manfaat Insentif Perpajakan
BAKN nggota Badan penerima manfaat insentif
Anggaran perpajakan, namun lagi-
(Banggar) lagi tidak dijelaskan secara
DPR RI Mercy DAPAT KAMI LIHAT gamblang atau transparan
A Chriesty Barends BAHWA ADA berkaitan dengan indikator-
meminta kepada Kementerian indikator yang terukur
Keuangan (Kemenkeu) untuk SEJUMLAH CATATAN- berkaitan dengan penerima
membuat indikator yang CATATAN YANG manfaat insentif perpajakan
terukur berkaitan dengan TELAH DISAMPAIKAN yang dapat mendorong
penerima manfaat insentif OLEH PEMERINTAH perekonomian Indonesia,"
perpajakan di Indonesia. Hal BERKAITAN ujarnya dalam Raker Banggar
tersebut, menurutnya, penting DENGAN PENERIMA dengan Kemenkeu di Gedung
untuk dapat memastikan Nusantara II, DPR RI, Senayan,
MANFAAT INSENTIF Jakarta, Selasa (30/8).
PERPAJAKAN. Selama ini, lanjut
Mercy, pemerintah selalu
bahwa insentif perpajakan memberikan laporan terkait
benar-benar dapat insentif perpajakan, namun
berkontribusi penuh bagi tidak secara terbuka untuk
perekonomian Indonesia. menjaga kerahasiaan
"Dapat kami lihat penerima insentif perpajakan.
bahwa ada sejumlah Untuk itu, pihaknya meminta
catatan-catatan yang agar Kemenkeu memaparkan
telah disampaikan indikator-indikator yang jelas
oleh pemerintah terkait pihak-pihak yang dapat
berkaitan dengan menerima insentif perpajakan.
Sebab, insentif perpajakan
berkaitan dengan tata kelola
negara.
"Karena ini berkaitan
dengan tata kelola keuangan
negara, maka penting bagi
kami untuk memastikan
bahwa penerima manfaat
insentif perpajakan benar-
benar dapat menjelaskan
bahwa insentif perpajakan
berkontribusi penuh bagi
FOTO: JKA/PDT perekonomian Indonesia yang Scan QR
untuk berita
ditunjukkan dengan indikator-
selengkapnya
indikator yang clear," lanjut
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
Anggota Banggar DPR RI Mercy Chriesty Barends saat mengikuti pertemuan Raker Banggar dengan Kemenkeu
di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2023). tersebut. bia/rdn
22 Nomor 1261/IV/VIII/2023 • Agustus 2023
