Page 23 - BULETIN 1261

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jangan Hanya Sekadar Tambah

Ekuitas, Pemberian PMN Harus

Membawa Maslahat bagi

BAKN Rakyat

akil Ketua Badan dapat memberikan rekomendasi pemberian PMN kepada BUMN
Akuntabilitas yang signifikan untuk pemberian dengan melaksanakan kontrak
Keuangan PMN yang lebih mangkus. kinerja dengan direksi BUMN dan
Negara (BAKN) "Kita berkomitmen untuk Kementerian BUMN.
W DPR RI Anis melakukan evaluasi secara Dalam RAPBN tahun anggaran
Byarwati menegaskan bahwa menyeluruh, terutama terkait dengan 2024, Pemerintah Indonesia
pemberian Penyertaan Modal permasalahan-permasalahan yang menetapkan nilai PMN diperkirakan
Negara (PMN) tidak hanya sekadar sudah sejak lama menjangkit BUMN. akan mencapai Rp28,59 triliun.
menambah ekuitas saja. Tetapi juga Jadi, kita pun bisa memberikan Secara rinci, nilai PMN tersebut terdiri
harus dimanfaatkan oleh BUMN rekomendasi dan solusi soal PMN dari Rp14,4 triliun kepada BUMN di
untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. ini secara efektif, terutama terkait sektor infrastruktur dan PMN sektor
Demikian ia sampaikan hutang BUMN juga," pungkas Politisi lainnya Rp14,19 triliun. ts/rdn
pernyataan tersebut usai Fraksi PKS itu.
mengikuti Kunjungan Kerja guna Senada, Kementerian Keuangan
menindaklanjuti Laporan Hasil menyatakan pemerintah akan
Pemeriksaan (LHP) BPK terkait lebih selektif dalam pemberian
Penyertaan Modal Negara (PMN) Penyertaan Modal Negara
terhadap PT Geo Dipa dan Perum (PMN) untuk Badan Usaha Milik
Bulog di Kota Solo, Provinsi Jawa Negara (BUMN) di 2024. Oleh
Tengah, Selasa (29/8/2023). Sebab karena itu, Kementerian
itu, ia ingin pemberian PMN diiringi Keuangan akan
dengan adanya evaluasi berkala. mendorong
"Kita tidak ingin PMN ini sebagai efektivitas
sebuah rutinitas, tetapi harus ada pembiayaan
evaluasinya dan harus (memberikan) investasi
efek multiplier karena bagaimana dalam
pun itu adalah uang negara yang
digunakan (oleh BUMN) harus
kembali kepada rakyat ya," tutur Anis
kepada Parlementaria.
Hal ini menjadi perhatiannya
lantaran ia menerima informasi
berupa PMN yang diberikan tidak
mampu membuat perusahaan
pelat merah mencapai target yang
Scan QR ditetapkan. Upaya evaluasi dalam
untuk berita
selengkapnya
bentuk rangkaian Kunjungan Kerja FOTO: TS/PDT
BAKN DPR ini, jelasnya, diharapkan
dapat menggali informasi secara Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Kota Solo, Provinsi Jawa
mendalam sehingga BAKN DPR Tengah, Selasa (29/8/2023).

Nomor 1261/IV/VIII/2023 • Agustus 2023 23