Page 18 - BULETIN 1152

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Pengelolaan UPT Asrama Haji
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Medan Belum Sesuai Harapan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin pertemuan Panja Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Sumut, dan Kepala UPT
Asrama Haji Medan. Foto: Azka/nvl

omisi VIII DPR RI menilai asrama haji di luar kegiatan haji dengan pemeliharaan lahan dan bangunan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak melanggar peraturan yang berlaku. sebesar ini,” legislator daerah pemilihan
Asrama Haji Medan dalam Marwan menyampaikan hal tersebut (dapil) Sumut II tersebut.
K mengelola asrama di luar dalam pertemuan Panja Pengelolaan Marwan memastikan, dalam
musim haji seperti kegiatan masyarakat, Asrama Haji Komisi VIII DPR RI dengan waktu dekat pihaknya akan segera
pemerintah daerah maupun swasta Kepala Kanwil Kemenag Sumatera mencarikan solusi terhadap
belum maksimal. Wakil Ketua Komisi VIII Utara, dan Kepala UPT Asrama Haji permasalahan tersebut sehingga
DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Medan, di Medan, Sumut, Rabu (26/5). asrama haji bisa dikelola dengan
hal itu dikarenakan masih minimnya “Sebetulnya jika pengelolaan asrama maksimal. “Kita akan cari solusi
pengalaman petugas-petugas yang haji bagus, ini bisa menjadi daya tarik perangkat-perangkat peraturan yang
ada di UPT tersebut dalam dalam sendiri, karena bangunan dan lahan mendukung untuk itu. Kalau ada
memberikan pelayanan di luar kegiatan yang ada sudah cukup luas. Memang hambatan, kita cari revisi peraturan
rangkaian ibadah haji. ada beberapa faktor dalam menarik atau menyangkut undang-undang
Marwan mengusulkan agar petugas- minat untuk melakukan kegiatan pribadi kalau itu pilihannya. Kalau tidak bisa,
petugas yang ada di UPT Asrama Haji salah satunya dalam pemeliharaan katakan Kepala UPT akan membuat
Medan untuk diberikan pembekalan gedung tersebut membutuhkan biaya divisi profesional untuk kita didik, bisa
atau bisa melalui kerja sama dengan yang besar. Walaupun sudah ditopang juga kita rekrut tenaga baru yang setara
pihak ketiga atau swasta yang sudah oleh APBN yang masuk DIPA, itu kemampuanya untuk mengelola hotel,”
berpengalaman untuk mengelola pun tidak cukup untuk melakukan tandas Marwan. azk/sf

18 Nomor 1152/IV/V/2021 • Mei 2021