Page 22 - BULETIN 1186

BULETIN Parlementaria

Evaluasi Program
BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2021 dan Rencana

Kerja 2022 Guna

Hadirkan BK DPR

yang Agile dan

Terintegrasi dalam

Sistem Informasi

adan Keahlian (BK) DPR RI yang tertutup dan tidak bersinergi
menyelenggarakan Rapat dengan pusat-pusat lain di bawah
Kerja Evaluasi Program koordinasi BK DPR RI. Karena itu,
B Kerja 2021 dan Rencana ke depan, dirancang fokus pada
Kerja 2022 guna menghadirkan pembentukan tim, baik untuk tim
organisasi yang lebih lincah (agile) dan pembentukan Undang-Undang, Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Ridwan/nvl
terintegrasi dalam sistem informasi. Naskah Akademik, perumusan
Kebutuhan akan hal tersebut, menurut Undang-Undang, maupun tim
Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul, untuk urusan fungsi anggaran dan
didasari pada kuantitas Sumber Daya pengawasan. undang. Itu pekerjaan yang load-nya
Manusia (SDM) yang luar biasa banyak “Kalau organisasi yang besar sekali, satu tahun saja bisa 80
hingga hampir mencapai 400 orang. konvensional itu tupoksinya hanya keterangan DPR untuk sidang di MK.
Juga secara kualitas, tetap mendukung kekeuh di masing-masing unit Jadi, ke depan Puspanlak bisa di-back
penuh kebutuhan para anggota dewan, sesuai dengan tupoksinya, maka ke up dengan analis legislatif dengan PUU
meskipun di masa pandemi saat ini. depan kerja-kerja tim yang menjadi juga,” tambah Sensi.
“Saya sampaikan, saya hanya ingin keunggulan, yang menggabungkan Hadir pula dalam rapat kerja ini, di
tekankan satu hal, yaitu apa yang saya SDM dari pusat-pusat yang ada di antaranya Wakil Ketua Badan Urusan
sebut dengan Menuju Badan Keahlian bawah BKD,” jelas Doktor Bidang Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad
yang agile dan sistem informasi yang Hukum Ekonomi ini. Dimyati Natakusumah, Sekretaris
terintegrasi. Jadi, agile organization Ia menambahkan beberapa pusat Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala
and integrated system information,” ujar kajian di bawah BK DPR RI, ada yang Pusat Teknologi Informasi Djaka
Sensi, sapaan akrab Inosentius, saat sudah mengalami beban berlebihan Dwi Winarko, Kepala Pusat Kajian
memberikan sambutan dalam raker BK dalam kinerja (overload capacity). AKN Helmizar, Kepala Pusat Kajian
DPR RI tersebut, di Kabupaten Bogor, Sehingga, dibutuhkan SDM lain baik Anggaran Asep Ahmad Saefullah,
Jawa Barat, Kamis (17/2). yang berasal dari peneliti di BK DPR Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Sensi menjelaskan, dalam RI maupun dari Tenaga Ahli (TA) di Undang-Undang Tanti Sumartini,
organisasi yang konvensional, cara masing-masing Alat Kelengkapan Kepala Pusat Perancangan Undang-
kerja disesuaikan dengan tupoksi Dewan (AKD). “Yang kita perlu Undang Lidya Suryani Widayati, serta
yang kekeuh di masing-masing unit. bantu adalah Pusat Pemantauan Plt Kepala Pusat Penelitian Achmad
Dengan kata lain, memiliki paradigma Pelaksanaan (Puspanlak) undang- Sani Alhusein. rdn/sf

22 Nomor 1186/II/II/2022 • Februari 2022