Page 8 - BULETIN 1186
P. 8
BULETIN Parlementaria pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses
Pembangunan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pesat di Kota Batam Kota Batam, di Kota Batam, Provinsi
Komisi II DPR RI dengan Pemerintah
Kepulauan Riau, Senin (21/2).
Selain itu, ia berharap dengan
penyatuan pengelolaan BP Batam dan
Harus Sesuai dengan
Kota Batam secara administratif atas
terbitnya PP Nomor 62 Tahun 20219,
maka secara otomatis pembangunan
RTRW Regional
di Batam harus lebih mudah dan tidak
tersebut. Persoalan seperti ego
Maupun Nasional terjadi konflik antarkedua institusi
sektoral hingga miskomunikasi antara
dua institusi di Batam ini diharapkan
tidak terjadi lagi, sehingga menjadi
momentum untuk percepat semua
etua Komisi II DPR RI juga akan optimal.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung “Saya bisa menilai Kota Batam
menyatakan pembangunan ini, kota yang tidak mati. Artinya KOTA BATAM
K yang pesat di Kota Batam pergerakan ekonominya terus WALAUPUN DALAM
harus tetap sesuai dengan Rencana masih bisa berjalan, pembangunan
Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik konstruksinya juga saya sampaikan MASA PANDEMI
regional maupun nasional. Sebab, tidak berhenti. Artinya, Kota Batam MASIH BISA TERUS
menurutnya, meskipun terjadi walaupun dalam masa pandemi MEMBANGUN
pandemi, pembangunan ekonomi masih bisa terus
dan infrastruktur di kota yang membangun,” program pembangunan. “Jadi, dua
berbatasan dengan Negara jelas Doli institusi ini punya visi yang sudah
Singapura ini tidak terhenti. usai sejak lama yang seharusnya bisa
Sehingga, dengan mengikuti memimpin terimplementasikan dengan baik
aturan RTRW tersebut, dengan dipimpin satu orang,” tambah
pembangunan yang pesat politisi Partai Golkar ini.
ini diharapkan tidak Diketahui, Presiden Jokowi telah
menyalahi tata ruang, serta menerbitkan PP Nomor 62 tahun 2019
pemanfaatan ruangnya tentang Perubahan Kedua atas PP
Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Ketua Komisi II DPR RI Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Bebas Batam. PP tersebut
Foto: Ridwan/nvl
menyudahi dualisme
kepemimpinan dalam
pengelolaan Kota
Batam yang terjadi
sebelumnya. Dengan
adanya PP tersebut
diatur bahwa Wali
Kota Batam selain
sebagai kepala
pemerintahan
daerah juga
sebagai ex-
officio Kepala BP
Batam (Pasal 2A
poin 1(a)). rdn/sf
8 Nomor 1186/II/II/2022 • Februari 2022
