Page 9 - BULETIN 1186
P. 9

Kunjungi Samarinda,                                             Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
                                                                               (PPPK) tahun 2021. Sejauh mana
               Komisi II Evaluasi                                              prosesnya berjalan dan apa saja yang
                                                                               menjadi kendalanya,” imbuh Luqman
                                                                               saat memimpin pertemuan dengan
               Kinerja Pemda,                                                  Gubernur Kalimantan Timur yang
                                                                               diwakili Pj. Sekda Kaltim didampingi
                                                                               Kepala Badan Kepegawaian Daerah
               Seleksi ASN, dan                                                (BKD) Kaltim, Kepala Ombudsman
                                                                               Kaltim, dan Kakanwil BPN Provinsi
                                                                               Kaltim di ruang rapat Tepiani, Kantor
               Program Prioritas                                               Gubernur Kaltim, Senin (21/2). 
                                                                                  Luqman menambahkan, Komisi II
                                                                               DPR RI perlu mendengar langsung
               Pertanahan                                                      hasil evaluasi pelaksanaan program-
                                                                               program prioritas pertanahan
                                                                               dan penanganan permasalahan
                                                                               kasus pertanahan di Kaltim. “Kami
                                                                               sudah lama mendengar adanya
                                                                               persoalan sengketa lahan dalam
                                                                               berbagai proyek infrastruktur di
                                                                               Kaltim melibatkan banyak pihak.
                                                                               Pembebasan lahan ada yang
                                                                               terkendala status kawasan hutan,
                                                                               perkebunan milik pemerintah dan
                                                                               swasta, adapula adalah lahan
                                                                               milik transmigran serta lahan
                                                                               yang diklaim milik masyarakat
                                                                               adat. Kami ingin tahu sejauh mana
                                                                               perkembangannya,” pungkas
                                                                               Luqman. 
                                                                                  Wakil rakyat dari daerah
                                                                               pemilihan (dapil) Jawa Tengah
                                                                               VI ini menambahkan mengenai
                                                                               penyelesaian kasus beberapa
                                                                               sengketa pertanahan di Kaltim yang
                                                                               masih menggantung sampai hari
                                                                               ini. Ke depan Luqman berharap
                                                                               penyelesaian ganti rugi atau ganti
                                                                               untung sebagian tanah milik rakyat
                                                                               di ruas Tol Samarinda-Balikpapan
                                                                               yang belum selesai dapat segera
               Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan dengan
               Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pj. Sekda Kaltim. Foto: Oji/nvl  diselesaikan.
                                                                                  Turut hadir dalam kunjungan kerja
                            akil Ketua Komisi   di masa pandemi Covid-19 di wilayah   Komisi II ke Samarinda, Kaltim tersebut,
                            II DPR RI Luqman   Provinsi Kalimantan Timur. Politisi   Anggota Komisi II DPR RI yaitu Endro
                            Hakim menjelaskan,   Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini   Suswantoro Yahman, Rifqinizami
               W salah satu maksud             menekankan bahwa proses reformasi   Karsayuda, Bagus Adhi Mahendra
               dan tujuan Kunjungan Kerja Reses   birokrasi harus tetap dijaga dan   Putra, Sodik Mudjahid, Supriyanto,
               Komisi II DPR RI adalah untuk   dipastikan keberlangsungannya di   Yanuar Prihatin, Nurhuda, Wahyu
               membahas evaluasi penyelenggaraan   tengah pandemi Covid-19.    Sanjaya, Rezka Oktoberia, Teddy
               pemerintahan daerah, reformasi     “Kami juga ingin mendengar   Setiadi, KH. Aus Hidayat Nur, Ibnu
               birokrasi, seleksi Aparatur Sipil   evaluasi seleksi Calon Pegawai   Mahmud Bilalludin, Dian Istiqomah dan
               Negara (ASN) dan pelayanan publik   Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai   IIP Miftahul Choiry.    oji/sf


                                                                               Nomor 1186/II/II/2022  •  Februari 2022  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14