Page 9 - BULETIN 1186
P. 9
Kunjungi Samarinda, Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) tahun 2021. Sejauh mana
Komisi II Evaluasi prosesnya berjalan dan apa saja yang
menjadi kendalanya,” imbuh Luqman
saat memimpin pertemuan dengan
Kinerja Pemda, Gubernur Kalimantan Timur yang
diwakili Pj. Sekda Kaltim didampingi
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Seleksi ASN, dan (BKD) Kaltim, Kepala Ombudsman
Kaltim, dan Kakanwil BPN Provinsi
Kaltim di ruang rapat Tepiani, Kantor
Program Prioritas Gubernur Kaltim, Senin (21/2).
Luqman menambahkan, Komisi II
DPR RI perlu mendengar langsung
Pertanahan hasil evaluasi pelaksanaan program-
program prioritas pertanahan
dan penanganan permasalahan
kasus pertanahan di Kaltim. “Kami
sudah lama mendengar adanya
persoalan sengketa lahan dalam
berbagai proyek infrastruktur di
Kaltim melibatkan banyak pihak.
Pembebasan lahan ada yang
terkendala status kawasan hutan,
perkebunan milik pemerintah dan
swasta, adapula adalah lahan
milik transmigran serta lahan
yang diklaim milik masyarakat
adat. Kami ingin tahu sejauh mana
perkembangannya,” pungkas
Luqman.
Wakil rakyat dari daerah
pemilihan (dapil) Jawa Tengah
VI ini menambahkan mengenai
penyelesaian kasus beberapa
sengketa pertanahan di Kaltim yang
masih menggantung sampai hari
ini. Ke depan Luqman berharap
penyelesaian ganti rugi atau ganti
untung sebagian tanah milik rakyat
di ruas Tol Samarinda-Balikpapan
yang belum selesai dapat segera
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan dengan
Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pj. Sekda Kaltim. Foto: Oji/nvl diselesaikan.
Turut hadir dalam kunjungan kerja
akil Ketua Komisi di masa pandemi Covid-19 di wilayah Komisi II ke Samarinda, Kaltim tersebut,
II DPR RI Luqman Provinsi Kalimantan Timur. Politisi Anggota Komisi II DPR RI yaitu Endro
Hakim menjelaskan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini Suswantoro Yahman, Rifqinizami
W salah satu maksud menekankan bahwa proses reformasi Karsayuda, Bagus Adhi Mahendra
dan tujuan Kunjungan Kerja Reses birokrasi harus tetap dijaga dan Putra, Sodik Mudjahid, Supriyanto,
Komisi II DPR RI adalah untuk dipastikan keberlangsungannya di Yanuar Prihatin, Nurhuda, Wahyu
membahas evaluasi penyelenggaraan tengah pandemi Covid-19. Sanjaya, Rezka Oktoberia, Teddy
pemerintahan daerah, reformasi “Kami juga ingin mendengar Setiadi, KH. Aus Hidayat Nur, Ibnu
birokrasi, seleksi Aparatur Sipil evaluasi seleksi Calon Pegawai Mahmud Bilalludin, Dian Istiqomah dan
Negara (ASN) dan pelayanan publik Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai IIP Miftahul Choiry. oji/sf
Nomor 1186/II/II/2022 • Februari 2022 9