Page 2 - buletin 1138

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Komisi IV Soroti Pendangkalan
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pelabuhan Perikanan Lampulo

engelolaan pelabuhan
perikanan menjadi unsur
penting dalam menjaga
Pkualitas dari hasil tangkapan
nelayan, termasuk di Pelabuhan
Perikanan Samudera Lampulo, Provinsi
Aceh. Namun pelabuhan itu kini
menghadapi masalah pendangkalan
kolam tambat labuh pelabuhan yang
tidak maksimal, di mana saat ini hanya
sekitar 1-4 meter. Sedangkan idealnya
lebih dari 6 meter, guna mencegah
terjadinya kandas kapal di atas 30 GT.
“Permasalahan pendangkalan ini
menjadi perhatian Komisi IV, di mana
pada tahun 2019 Komisi IV pernah juga
datang ke sini, namun hingga saat ini
belum ada kepastian solusinya,” kata
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi
Mulyadi usai memimpin Tim Kunjungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (tiga dari kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI
meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera Kuta Raja/ Lampulo, Aceh. Foto: Runi/nvl
Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau
Pelabuhan Perikanan Samudera Kuta
Raja/ Lampulo, Aceh, Senin (15/2). bisa terkait karena penggundulan “Bahkan saya dan Komisi IV sudah
Turut hadir Dirjen Perikanan Tangkap hutan atau masalah lainnya. Dengan dua kali hadir ke lokasi ini, masih
Kementerian Kelautan dan Perikanan, demikian jika nantinya sudah belum ada solusi. Untuk itu, kita
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menemukan persoalan tersebut, Dedi sudah sepakat, Komisi IV dengan
Provinsi Aceh dan mitra kerja terkait. mendorong pihak-pihak terkait untuk Dirjen Perikanan Tangkap pada
“Saya hadir ke sini bersama tim melakukan pengerukan. tahun ini sudah bisa sepakat untuk
ingin melihat faktor apa saja yang “Dalam hal ini Komisi IV akan (penanganan)dianggarkan pada
menyebabkan adanya pendangkalan, memberikan solusi atau jalan keluar (anggaran) tambahan tahun ini,” yakin
bisa dari hulu sungai, yakni turunnya dari persoalan yang ada, di mana politisi Fraksi Partai Gerindra di sela-
sedimen pasir ataupun bebatuan kita bicara dari hulu dulu sebelum sela peninjauan.
sehingga menyebabkan terjadinya nantinya harus ada pengerukan. Ada “Di mana kita sudah sepakat
pendangkalan, kemudian faktor alam beberapa usulan mengemuka terkait dengan anggaran senilai Rp50 miliar,
di mana terjadi pergeseran sedimen ini, dimana ada sejumlah alat yang diharapkan dengan kesepakatan
di bawah air laut akibat arus. Dari berteknologi yang bisa digunakan ini Dinas Perikanan yang ada
beberapa faktor tersebut diperlukan untuk melakukan pengerukan, di Aceh bisa melakukan Detail
kajian dari KLHK (Kementerian sehingga meminimalisir pemborosan Engineering Design (DED) yang baik,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) anggaran,” tandas legislator dapil agar anggaran yang kita dorong
dan KKP (Kementerian Kelautan Jawa Barat VII itu. dalam tahun ini yakni (melalui)
dan Perikanan) untuk mengetahui Dalam kesempatan yang sama, anggaran APBN-P bisa bermanfaat
sumbernya,” urai Dedi. Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid maksimal sesuai kebutuhan dalam
Politisi Partai Golkar itu menengarai menjelaskan sudah sejak lama terjadi memecahkan persoalan-persoalan
adanya faktor lain pendangkalan pendangkalan di Pantai Lampulo, yang ada,” harap legislator dapil
kolam tambat labuh pelabuhan ini, karena tidak dilakukan pengerukan. Aceh II itu. rni/sf

2 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 3