Page 4 - buletin 1138
P. 4
BULETIN
BULETIN Parlementaria
Implementasi Reformasi Birokrasi
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA di Kepri Dinilai Cukup Baik
Nah ini menjadi perhatian kami,
penyelenggaraan pelayanan publik
ondisi pandemi Covid-19
yang melanda Indonesia
SEMANJA, SIJEMPOL, SIAP, SILAT dan
dari awal bulan Maret
kami, Menteri PAN-RB pada rapat
K 2020 lalu, telah mengubah
lain-lain,” jelasnya.
kerja berikutnya,” imbuh politisi dapil
Sumatera Utara III itu.
tatanan kehidupan di Indonesia untuk kami sampaikan ke mitra kerja khususnya di beberapa sektor misalnya
Terkait pelaksanaan seleksi
tanpa terkecuali implementasi sistem Sebelumnya pada kesempatan CPNS dan PPPK Tahun 2021,
kerja reformasi birokrasi terhadap yang sama Plh. Gubernur Kepri Ts Arief Pemprov Kepri telah mempersiapkan
Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Fadillah mengatakan implementasi ruangan computer assisted test (CAT).
Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia reformasi birokrasi Pemprov Kepri telah Untuk pelaksanaan seleksi CPNS
Tandjung menilai implementasi melakukan pemetaan kesesuaian tugas dan PPPK tahun 2021, pihaknya telah
reformasi birokrasi di Kepulauan pokok dan tranformasi jabatan struktural mengusulkan kebutuhan CPNS 2021
Riau (Kepri) sudah cukup baik. Hal ini ke jabatan fungsional tertentu. sebanyak 62 formasi CPNS kemudian
diperkuat dengan adanya percepatan Ia melanjutkan, terdapat perangkat diverifikasi menjadi 38 formasi.
implementasi e-government di dalam daerah yang belum dilakukan pemetaan “Pemprov Kepri mengajukan usulan
penyelenggaraan pelayanan publik. dikarenakan masih banyaknya tugas kebutuhan sebanyak 1.044 formasi
Demikian diungkapkan Doli saat fungsi administrasi yang belum guru disesuaikan dengan jumlah
memimpin pertemuan Tim Kunjungan terakomodir ke dalam jabatan kebutuhan guru Provinsi Kepri sampai
Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan fungsional. “Pemprov Kepri sudah dengan tahun 2024 sebanyak 3.964
Plh. Gubernur Kepri Ts Arief Fadillah, menerapkan e-government dalam orang,” tutup Arief. tra/es
Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri,
serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu
Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Tanjung
Pinang, Senin (15/2).
Politisi Partai Golkar ini menuturkan,
di tengah pandemi Covid-19, banyak Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
penyesuaian yang dilakukan terkait Kurnia Tandjung. Foto: Tiara/nvl
reformasi birokrasi. Ditambah
pemerintah saat ini sedang berupaya
melakukan perampingan struktur
birokrasi. “Nah jadi dua isu ini harus
kita pastikan, apakah bisa menjawab
terhadap peningkatan kualitas aparat
pemerintah kita, birokrat kita, yang
sasaran utamanya adalah pelayanan
publik yang maksimal,” jelas Doli.
Saat ini, lanjut Doli, Komisi II DPR
RI diberi amanah untuk melakukan
penyusunan terhadap perubahan
Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang ASN. Oleh karenanya masukan-
masukan terhadap RUU ini menjadi
penting. “Misalnya tadi disampaikan
soal tenaga honorer yang sudah
diusulkan sebanyak 1.044 orang, tapi
yang baru diterima cuma puluhan.
4 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 5
