Page 9 - buletin 1138

BULETIN Parlementaria

Sumsel Layak Miliki

Pelabuhan Samudera

akil Ketua Komisi red) kemudian administrasinya pun
V DPR RI Syarief sudah, tinggal implementasinya
Abdullah Alkadrie terhadap pembangunan Pelabuhan
W mengatakan, Tanjung Api-api. Saya kira memang INILAH SAATNYA
dengan segala potensi yang dimiliki, sudah sangat layak, Sumsel memiliki PRESIDEN JOKOWI.
Sumatera Selatan seharusnya sudah pelabuhan samudera,” ucap Syarief. KARENA BELIAU
memiliki pelabuhan samudera sebagai Politisi Partai NasDem ini SANGAT KONSEN
penunjang aktivitas masyarakat dalam menambahkan, saat ini perhatian DALAM MEMBANGUN
rangka mempercepat pertumbuhan pemerintah di bidang infrastruktur
dan pemerataan ekonomi di Sumsel. telah berkontribusi pada peningkatan INFRASTRUKTUR,
Hal tersebut diungkapkan Syarief kualitas infrastruktur, baik di pusat APALAGI DALAM
usai memimpin pertemuan Tim maupun di daerah. Meski demikian, RANGKA PENINGKATAN
Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR Syarief menilai daya saing infrastruktur EKONOMI
RI dengan Gubernur Sumsel beserta Indonesia masih banyak yang perlu BERKAITAN DENGAN
jajaran yang juga dihadiri oleh para ditingkatkan PEMBANGUNAN
mitra kerja di Kantor Gubernur Sumsel, “Inilah saatnya Presiden Jokowi.
Palembang, Sumsel, Senin (15/2). Karena beliau sangat konsen dalam PELABUHAN INI.
“Political will-nya sudah, Presiden membangun infrastruktur, apalagi
sudah datang ke sini dan sudah dalam rangka peningkatan ekonomi pelabuhan ini. Tentu bagaimana
merestui itu (pembangunan berkaitan dengan pembangunan kita perlu mengawasi terlaksananya
pelabuhan samudera, pembangunan pelabuhan Tanjung Api-
api, karena pelabuhan Boom Baru yang
saat ini beroperasi memang sudah tidak
layak, karena berada di tengah-tengah
kota,” ungkap legislator dapil Kalimantan
Barat I itu.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur
Sumsel Herman Deru mengatakan,
dirinya sendiri pernah menyampaikan
perihal pelabuhan Tanjung Api-api
Wakil Ketua Komisi V kepada Presiden Joko Widodo. Saat itu
DPR RI Syarief Abdullah
Alkadrie. Foto: Erman/nvl menurut Herman, Presiden Jokowi cukup
terkejut karena pelabuhan yang sejak
lama sudah dibuat perencanaannya itu
tak kunjung terealisasi.
“Perda RT/RW sudah selesai lima
tahun yang lalu, izin pembentukan
juga sudah selesai. Tinggal political
will saja yang belum. Menko Marves,
Bappenas, BPN serta kementerian/
lembaga terkait lainnya sudah
melakukan rapat agar ground
breaking dilaksanakan pada
akhir tahun 2021,” jelas
Herman. es

8 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 9