Page 11 - buletin 1138

BULETIN Parlementaria Pemetaan Wilayah yang Presisi

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Menjadi Dasar Pengambilan

Keputusan

ata-data tentang informasi
geospasial memiliki
peran penting, karena
D berkaitan dengan
positioning Indonesia sebagai sebuah
negara yang terletak di perlintasan
benua dan memiliki posisi yang
strategis. Tapal batas seperti batas
negara, hingga batas desa perlu
dipetakan secara presisi. Kehadiran
Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk
pemetaan wilayah hingga struktur
topografi dan berbagai potensi, dapat
menjadi dasar pengambilan keputusan
pemanfaatan wilayah.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng
Suparwoto mengungkapkan hal
tersebut saat memimpin pertemuan Foto bersama dan pertukaran cenderamata Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dengan Kepala BIG dan Kepala LAPAN. (Foto: Sofyan/sf)
DPR RI dengan Deputi Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementerian Riset Politisi Fraksi Partai NasDem itu bentuknya HGU (Hak Guna Usaha).
dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi menambahkan, kendati Rencana Sebaliknya dengan data yang valid dari
Nasional (BRIN), Deputi Penguatan Netral Tata Ruang (RDTR) yang disusun BIG, maka BPN juga bisa menentukan
Inovasi Kemenristek/ BRIN, Kepala oleh pemerintah daerah bersama daerah tersebut (dibuat status, HGB
BIG beserta jajaran, Kepala Lembaga DPRD berubah 5 tahun sekali melalui (Hak Guna Bangunan), tandas legislator
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan peraturan daerah (perda), data dapil Jawa Tengah VIII itu.
perwakilan Pemerintah Kabupaten geospasial itulah yang menjadi dasar Sebelumnya, Kepala BIG Muh
Bogor, di Kantor BIG, Cibinong, Bogor, pemetaan tata ruang. Karena dengan Aris Marfai dalam paparannya
Jawa Barat, Kamis (11/2). peta serta data-data yang akurat, maka menyampaikan program kerja BIG,
“BIG memetakan sampai tingkat bisa ditentukan secara akurat juga berkomitmen ketersediaan informasi
batas-batas (wilayah) dengan struktur bahwa suatu daerah bisa dikategorikan geospasial yang lengkap dan akurat.
topografi, berkaitan dengan potensi- misalnya untuk wilayah jalur hijau. Hal ini penting untuk mewujudkan
potensi bencana dan lain sebagainya. “Semua itu diolah salah satunya data penyelenggaraan informasi geospasial
Maka dari itu, tentu kita sepakat dari BIG ini. Setelah data terangkum nasional sesuai amanat Undang-
bagaimana BIG terlebih dengan dengan baik bersama Kementerian Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
teknologi hari ini yang dalam konteks Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Informasi Geospasial. Pihaknya juga
pemetaan dengan skala 1:50.000 Badan Pertanahan Nasional (BPN), melakukan koordinasi dan integrasi
sudah cukup presisi. Sehingga Insha (untuk) menentukan tata ruang dan serta mewujudkan infrastruktur
Allah data-data yang dipetakan (oleh menstatuskan tanah secara hukum. geospasial nasional yang berkualitas,
BIG) di seluruh wilayah Indonesia ini, Misalnya memetakan daerah hutan yang di dalamnya menyangkut aspek
dapat menjadi dasar pengambilan yang memang di luar tanah hutan, kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya
keputusan tata ruang," jelas Sugeng. misal dibuat usaha perkebunan, maka Manusia (SDM), dan teknologi. sf

10 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 11