Page 15 - buletin 1138

BULETIN Parlementaria

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena usai pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Sekda DIY, perwakilan Kemenkes, perwakilan
Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, BPOM, BKKBN, dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Foto: Arief/nvl
Komisi IX Pantau Penanganan

Covid-19 di Yogyakarta

im Kunjungan Kerja Reses dan Ketenagakerjaan, di Gedung
Komisi IX DPR RI memastikan Kepatihan, Senin (15/2).
proses vaksinasi dan Melki menjelaskan, menurut
T pelaksanaan penyaluran keterangan Asisten Bidang KAMI MENDORONG
insentif tenaga kesehatan yang sudah Perekonomian dan Pembangunan PEMERINTAH AGAR
diperjuangkan Komisi IX DPR RI, serta Setda DIY, sesuai aturan pusat,
bagaimana pembayaran klaim rumah DIY turut mewajibkan masyarakat TIDAK MELAKUKAN
sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan suntikan vaksin, namun PEMBERIAN SANKSI
(DIY). Selain itu, Wakil Ketua Komisi tidak mengedepankan sanksi bagi yang KEPADA MASYARAKAT.
IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka menolak. “Kami mendorong pemerintah YANG HARUS
Lena mengatakan, pihaknya juga ingin agar tidak melakukan pemberian DIUTAMAKAN ADALAH
memantau penanganan pandemi sanksi kepada masyarakat. Yang EDUKASI BAGI PUBLIK.
Covid-19 oleh para mitra kerjanya. harus diutamakan adalah edukasi bagi
“Komisi IX ingin melihat dari dekat publik. Apabila edukasi tidak diikuti,
bagaimana upaya mitra kerja Komisi baru kemudian bisa diberikan sanksi,” yang harus dioptimalisasi. “Kami
IX benar-benar bekerja dengan baik tandas politisi Partai Golkar itu. mengunjungi UGM untuk memastikan
dalam pelayanan dan penanganan Sesuai dengan Inpres Nomor 6 bahwa GeNose dapat menjadi
Covid-19,” kata Melki, sapaan akrabnya, Tahun 2016, Melki menerangkan, alat testing dan screening yang baik
usai pertemuan Tim Kunker Komisi IX pelaksanaan optimalisasi produksi serta mendorong Kemenkes dalam
DPR RI dengan Sekretaris Daerah DIY, dan penggunaan obat dan alat memperjuangkan di WHO untuk
perwakilan Kementerian Kesehatan, kesehatan yaitu GeNose yang memberikan sertifikasi agar dapat
Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, diproduksi oleh Universitas dipasarkan secara internasional,” kata
BPOM, BKKBN, dan BPJS Kesehatan Gadjah Mada (UGM) menjadi salah legislator dapil NTT II itu. afr/sf

14 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 15