Page 18 - buletin 1138
P. 18

BULETIN
            BULETIN            Parlementaria

            Komisi X Dukung Mata
    KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Pelajaran Pancasila dalam





            Kurikulum








                         akil Ketua Komisi X
                                            kami mengusulkan untuk dihidupkan
                         DPR RI Abdul Fikri   nasional berdasarkan Pancasila. Maka,   dan tradisi kebudayaan Indonesia
                                                                            menjadi sangat penting dalam
                         Faqih menyatakan   lagi mata pelajaran Pancasila untuk   rangka menciptakan kader-kader dan
            W Komisi X DPR RI               masuk di tiap sekolah. Terlebih,   pelajar Pancasila dalam rangka untuk
            mendukung secara penuh mata     sepanjang pandemi, siswa-siswi saat ini   pendidikan karakter pada masa-masa
            pelajaran Pancasila untuk masuk ke   masih melaksanakan pendidikan secara   akan datang,” tegas Ketua Komisi X DPR
            dalam kurikulum pendidikan nasional.   daring sehingga perlu peningkatan   RI Syaiful Huda merespon. 
            Mengingat, peta jalan pendidikan   kualitas akademis dan pendidikan   Turut hadir dalam kunjungan
            nasional tidak hanya terdapat pada   karakter Pancasila,” paparnya.   tersebut sejumlah Anggota Komisi X
            tingkatan visi pemerintah, tetapi juga   Seperti diketahui, dalam rapat   DPR RI, di antaranya Nur Purnamasidi
            harus diletakkan sebagai visi negara.  Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua   (F-Golkar), Andy Muawiyah Ramly
               Pemaparan tersebut disampaikan   Komisi X DPR RI Syaiful Huda, baru-  (F-PKB), Sakinah Aljufri (F-PKS). Hadir
            Fikri usai memimpin pertemuan Tim   baru ini, Badan Pembinaan Ideologi   mendampingi, Deputi Pengembangan
            Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR   Pancasila (BPIP) juga mengusulkan   Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am
            RI dengan Kepala Dinas Pendidikan   kepada  Kementerian Pendidikan dan   Sholeh. Serta, Direktur Jenderal PAUD
            Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda   Kebudayaan agar pendidikan Pancasila   dan Dikdasmen Kemendikbud
            dan Olahraga Sumbar, KNPI dan SAPMA   dimasukkan ke dalam kurikulum       Jumeri, Direktur Sekolah
            Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar,   pendidikan dasar, menengah,            Menengah Kejuruan
            di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar,   hingga  perguruan tinggi.               Bakrun dan Direktur
            Padang, Senin (15/2).              “Penggalian terhadap                      Guru dan Tenaga
               “Organisasi kepemudaan diwakili   seluruh khazanah                         Kependidikan
            SAPMA dan KNPI mengusulkan agar                                               Yaswardi.   pun/sf
            Pendidikan Pancasila dihidupkan
            lagi untuk masuk di kurikulum. Jika,
            sistem P4 di masa lalu sudah tidak   Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul
                                              Fikri Faqih. Foto : Puntho/nvl
            relevan maka pemerintah harus
            memodifikasi dengan sistem kekinian.
            Tujuannya, supaya semua pihak dapat
            terakomodasi. Sebab, Pancasila milik
            kita semua,” ujar politisi Fraksi Partai
            Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu. 
               Sebelumnya, pada audiensi tersebut,
            organisasi kepemudaan yang diwakili
            Sekretaris Wilayah SAPMA Pemuda
            Pancasila Provinsi Sumbar Adrian
            menyampaikan sejumlah usulan
            mengenai konsep peta jalan pendidikan.
            Ia mengusulkan, pentingnya agar segera
            adanya mata pelajaran Pancasila dalam
            kurikulum pendidikan.
                “Berdasarkan Undang-Undang
            Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan


            18   Nomor 1138/IV/II/2021  •  Februari 2021                                                                                                                                              Nomor 1138/IV/II/2021  •  Februari 2021  19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23