Page 20 - buletin 1138

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Insentif Pajak Dinilai Belum
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Mampu Gerakkan Dunia Usaha

ementerian Keuangan
dengan negara G-20 dan hanya kalah
kasus Covid-19 memiliki konsekuensi
memberikan insentif dan
berdampak pada perlambatan ekonomi.
fasilitas pajak pada tahun
negara di ASEAN.
“Jadi kalau dari sisi pemerintah kan
K 2020 melalui PMK Nomor
“Nyatanya sampai dengan kuartal
sebenarnya kebijakan itu dari segala
86 Tahun 2020 dan PMK Nomor 28 menekan konsumsi masyarakat yang dari Vietnam jika dibandingkan dengan
ke-4 akhir 2020 kemarin pertumbuhan
Tahun 2029 sebagai respon atas arah. Dari sisi demand juga diberikan, ekonomi kita sudah membaik dan kalau
pandemi Covid-19 yang melanda dan dari sisi supply juga diberikan. kita bandingkan dengan negara-negara
Indonesia. Insentif perpajakan ini Kemudian dari sisi restrukturisasi G20 kita hanya kalah dengan China,
pun diperpanjang di tahun 2021 oleh kredit juga diberikan. Bantuan modal kalau kita bandingkan dengan ASEAN,
pemerintah melalui PMK Nomor 9 kerja juga diberikan. Cuma memang kita hanya kalah dengan Vietnam.
Tahun 2021. Wakil Ketua Komisi XI DPR situasinya yang tidak memungkinkan. Jadi artinya trennya sudah pada arah
RI Dolfie O.F.P. melihat implementasi Karena ekonomi kita masih yang benar, stimulus fiskal, kebijakan
pemberian insentif perpajakan di Jawa membutuhkan orang berkumpul,” terang makroprudensial dan kebijakan sistem
Timur tidak berdampak maksimal legislator dapil Jawa Tengah IV ini. keuangan itu sudah pada arah yang
bagi pelaku usaha, sebab pandemi Meskipun kondisi perekonomian baik” jelas Dolfie. nap/sf
Covid-19 menghantam dunia usaha masih terkontraksi akibat pandemi,
terlalu dalam, sehingga insentif pajak namun Dolfie menilai pertumbuhan
yang diberikan tetap tidak mampu ekonomi Indonesia sudah membaik.
menggerakkan usaha. Hal ini ditandai dengan kuartal ke-4
“Kalau kita lihat dari yang pertumbuhan ekonomi Indonesia
dialokasikan pemerintah untuk berada di minus 2,19 persen. Sementara
mengalokasikan pajak itu Rp120 triliun. sebelumnya berada di minus 5,32
Nah ternyata yang mengambil insentif persen pada kuartal ke-2, serta minus
pajak ini tidak lebih dari Rp20 triliun 3.49 persen pada kuartal ke-3. Selain itu
dan kita lihat (untuk) Jawa Timur juga pertumbuhan ekonomi Indonesia pun
porsinya kecil. Jadi memang pandemi hanya kalah dari Cina jika dibandingkan
Covid-19 ini dampaknya begitu dalam,
sehingga bagi dunia usaha pun
diberikan insentif pajak tidak dapat
menjalankan usahanya,” ujar politisi
PDI-Perjuangan ini usai memimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Dolfie O.F.P. Foto : Tasya/nvl
pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses
Komisi XI DPR RI dengan perwakilan
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
wilayah Jatim di Surabaya, Senin (15/2).
Dolfie menjelaskan, selama pandemi
Covid-19, pemerintah telah berupaya
memberikan berbagai stimulus bagi
pelaku usaha agar dunia usaha tetap
berjalan. Namun, perekonomian
Indonesia masih membutuhkan
masyarakat berkumpul. Sehingga aturan
pembatasan kegiatan masyarakat yang
ditujukan untuk menurunkan angka

20 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1138/IV/II/2021 • Februari 2021 21