Page 19 - BULETIN 1224

Dorong Pembangunan ‘USB’

dan Perbaikan Infrastruktur

Sekolah di Sultra

terbukti bahwa memang itu sangat
dibutuhkan, maka bisa segera
dilaksanakan,” jelas Hetifah.
Hetifah kembali
menjelaskan bahwa alokasi
untuk pembangunan sekolah-
sekolah baru yang dimiliki
oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) cukup besar,
sehingga sudah seharusnya
pembangunan USB cepat diatasi.
Selain USB, perbaikan infrastruktur
sekolah di Sultra juga masih
mendapat kendala.
Persoalan perbaikan
infrastruktur sekolah kian
pelik, mengingat kebijakan
untuk mengatur hal ini ada di
Kemen PUPR yang merupakan
mitra Komisi V, dan tidak pada
FOTO: SHN/PDT Kemendikbudristek langsung.
Sehingga, penanganan yang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Kendari, selama ini terjadi dirasa kurang
Sultra, Selasa (25/10). cepat, dan mengandalkan alokasi
dana pemerintah daerah.
antuan untuk hukumnya untuk memberikan Sementara Anggota Komisi
pembangunan sokongan,” ungkap Wakil Ketua X DPR Andi Muawiyah Ramly,
Unit Sekolah Baru Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai perlu solusi taktis
(USB) di kawasan 3T saat memimpin Kunjungan Kerja disamping koordinasi lintas
B (Terdepan, Terluar, Reses Komisi X di Kendari, Sultra, komisi. “Supaya kita mengusulkan
dan Tertinggal), Sulawesi Tenggara Selasa (25/10). kepada Ketua DPR agar meminta
(Sultra) masih sangat dibutuhkan. Hetifah menilai, hal ini harus kebijakan diskresi tentang
Untuk menyokong hal tersebut, segera ditangani oleh pemerintah pembangunan infrastruktur
Komisi X DPR RI meminta pusat mengingat urgensi yang sekolah itu dikembalikan lagi
pemerintah pusat bergerak dihadapi oleh Pemda Sultra. kemitraannya itu ke Komisi X. Itu
cepat dengan menggelontorkan “Apalagi di daerah-daerah yang mungkin salah satu cara untuk
bantuan dana kepada Pemda mungkin terpencil, kemudian mengatasi hal ini, karena sudah
Scan QR Sultra. mereka juga banyak lulusan SMP, tiga tahun kami dapat keluhan dari
untuk berita
selengkapnya “Saya yakin melalui dana tetapi belum memiliki Sekolah kepala sekolah di daerah bahwa
alokasi khusus yang nanti bisa Menengah Atas ataupun SMK. macam-macam, enggak bisa
diusulkan melalui daerah. Ini Tentu apabila pemerintah daerah diperbaiki,” pungkas politisi PKB
pemerintah pusat juga wajib juga sudah memiliki lahan dan tersebut. l syn/mh

Nomor 1223/II/XI/2022 • November 2022 19