Page 12 - BULETIN 1187

BULETIN Parlementaria

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Papua Barat. Foto: Chasbi/nvl

Perlu Peran Tokoh Papua Barat di Manokwari, Papua
Barat, Senin (21/2).
Politisi Partai Golkar itu melanjutkan,
Agama dan Adat bahwa instansi-instansi yang ada di
Papua Barat sudah melakukan berbagai
untuk Tingkatkan cara untuk meningkatkan vaksinasi
tahap I dan tahap II misalnya dengan
memberikan vaksin gratis, pembagian
Vaksinasi di Papua sembako dan doorprize sepeda motor
bagi masyarakat yang ingin divaksin.
“Sudah banyak anggaran untuk
Barat membuat semacam insentif kepada
orang yang akan divaksin. Tetapi
memang nampaknya butuh kolaborasi
sangat kuat terutama dari aspek tokoh
agama dan tokoh adat sehingga jika
pemerintah dibantu dengan tokoh
agama dan tokoh adat mudah-mudahan
akil Ketua Komisi IX “Kami lihat yang paling menjadi vaksinasi di Papua Barat ini bisa lebih
DPR RI Melkiades masalah yaitu tentang angka vaksinasi. cepat lagi,” harap legislator dapil Nusa
Laka Lena menilai Angka vaksinasi tahap I baru 50-an Tenggara Timur (NTT) II tersebut.
W bahwa terkait dengan persen kemudian vaksinasi tahap II Pertemuan tersebut dihadiri
penanganan pandemi di Provinsi sekitar 30-an persen. Jadi memang langsung Wakil Gubernur Papua Barat,
Papua Barat sudah relatif baik, kecuali satu catatan terpenting dari pertemuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
capaian yang paling menjadi masalah ini adalah kita butuh strategi ataupun Barat, Kepala Disduknakertrans, Kepala
yaitu tentang jumlah angka vaksinasi. pola untuk mempercepat vaksinasi BPJS Kesehatan Wilayah Papua Barat,
Menurutnya peran pemerintah sudah di Papua Barat ini,” kata Melki, Kepala Balai Pengawas Obat dan
baik, tetapi untuk meningkatkan angka sapaan akrabnya, saat memimpin Tim Makanan dan Kepala Kantor Wilayah
vaksinasi juga diperlukan peran dari Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa
tokoh agama dan tokoh adat setempat. RI bertemu jajaran Pemerintah Provinsi Tenggara dan Papua (Banuspa). cas/sf

12 Nomor 1187/III/II/2022 • Februari 2022