Page 15 - BULETIN 1189

Said Abdullah
BANGGAR • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tawarkan 7 Langkah Atasi Tata

Kelola Pangan Nasional

etua Badan Anggaran
(Banggar) DPR RI MH Said dengan membentuk siskamling. “Dalam menunjukkan minyak goreng dari sawit
hal pengawasan pangan rakyat, sangat
menjadi produk yang seolah tidak ada
Abdullah menyarankan tujuh baik bila Kementerian Perdagangan subtitusinya. “Ketergantungan kita
K langkah kepada pemerintah memiliki kekuatan rakyat yang terhadap minyak goreng sawit sangat
agar bisa menangani permasalahan terorganisir berperan serta aktif dalam tinggi. Padahal kita juga mengenal
tata kelola pangan rakyat saat ini. Di pengawasan tata kelola pangan,” sebut virgin coconut oil (VCO) atau minyak
tengah problem kelangkaan pangan Said lebih lanjut. kelapa yang lebih sehat dari minyak
yang sempat terjadi di beberapa Kelima, Kementerian Perdagangan sawit,” ucap Said.
wilayah di Indonesia. Pertama, menurut perlu mengumumkan secara terbuka Bahkan ia menilai, rakyat Indonesia
Said, pemerintah perlu menyusun kepada publik perusahaan perusahaan sangat memungkinkan untuk
peta jalan kebijakan pangan nasional yang tidak mematuhi Domestic Market mengurangi konsumsi minyak goreng
secara akurat. Kedua, pemerintah harus Obligation (DMO) kelapa sawit. Serta karena mewarisi tradisi memasak
membuat sistem logistik nasional yang melakukan penegakan hukum atas dengan merebus dan membakar yang
terintegrasi, terkoneksi dengan berbagai pelanggaran terhadap ketidakpatuhan dipandang lebih sehat. “Kelompok
pihak, baik di pusat dan daerah, dengan DMO itu. Langkah tegas menurut masyarakat perlu mengembangkan
pendekatan lintas sektor. Said, perlu diambil oleh pemerintah tradisi memasak itu. Industri juga dapat
“Sistem itu harus mampu memberikan agar dikemudian hari tidak ada lagi masuk untuk mengisi market dengan
peringatan dini atas potensi persoalan perusahaan perusahaan yang bisa berbagai alat untuk merebus dan
rantai pasok pangan. Pembangunan berada di atas pemerintah. membakar bahan makanan dengan
sistem logistik pangan ini sekaligus Selanjutnya, untuk Anggota cara praktis,” pungkas Said. ah/sf
memudahkan pendataan bagi berbagai Komisi XI DPR RI tersebut langkah
instansi untuk pajak, bea dan cukai, dan keenam, karena tidak efektifnya
lain-lain,” kata Said dalam keterangan kebijakan DMO dan DPO (Domestic
tertulisnya, Rabu (9/3). Price Obligation) di lapangan, dan
Ketiga, jelas Said, perlu adanya masih terus membumbung tinggi
penguatan peran dan fungsi badan serta kelangkaan minyak goreng di
logistik seperti intervensi Bulog terhadap banyak daerah, pemerintah harus
pasar perlu terus diperkuat. Penguatan menghentikan sementara ekspor Ketua Banggar
DPR RI
Bulog, dapat dilakukan dengan kelapa sawit setidaknya sebulan agar MH Said Abdullah.
Foto: Runi/nvl
meningkatkan volume dan keragaman ada kepatuhan sejumlah produsen
stok pangan strategis tentu juga besar untuk memenuhi
harus ditopang pula dengan sistem kebutuhan sawit
pergudangan baik modern, dan domestik.
kecepatan distribusi yang efisien. Terakhir, Anggota
Langkah keempat, pelaksanaan operasi Komisi XI DPR RI
pasar sebagai penegakan hukum, menerangkan bahwa
pemerintah perlu melibatkan peran serta pemerintah perlu terus
masyarakat luas. mengembangkan
Sementara itu, legislator dapil Jawa diversifikasi pangan
Timur XI itu menyarankan, Kementerian rakyat. Kasus
Perdagangan perlu meniru kepolisian kelangkaan
dalam menjaga keamanan kampung minyak goreng ini

Nomor 1189/I/III/2022 • Maret 2022 15