Page 19 - BULETIN 1189

Badan Keahlian DPR Gelar FGD

BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UU Cipta Kerja dengan FEB UGM

perubahan UU Cipta Kerja ke depan,”
yang baik, khususnya asas keterbukaan
adan Keahlian Sekretariat
Jenderal DPR RI bekerjasama
Samsul, Jumat (18/2).
dengan Fakultas Ekonomika
pandangan MK tidak dilakukan dengan
baik oleh pembentuk UU.
Bdan Bisnis Universitas ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius dan partisipasi publik yang menurut
Sensi menjelaskan, dalam putusan
Gadjah Mada (UGM) menggelar Focus tersebut sesungguhnya MK memberi Ketiga, masih kata Sensi, MK juga
Group Discussion (FGD) Konsultasi kesempatan kepada pembentuk menyatakan agar menangguhkan
Publik bersama terkait Arah Perubahan UU untuk memperbaiki agar sesuai segala tindakan/kebijakan yang bersifat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan asas-asas dan tata cara strategis dan berdampak luas dalam
Tentang Cipta Kerja Tindak Lanjut pembentukan undang-undang terutama menerapkan UU Ciptaker, tetapi MK
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas asas keterbukaan dan partisipasi tidak memberikan parameter atau
Pengujian Formil. publik. Namun, konsekuensi hukum tolok ukur yang bersifat strategis
Kepala BK DPR RI Inosentius dari putusan MK tersebut tidaklah dan berdampak luas tersebut dalam
Samsul dalam sambutannya secara sederhana, karena ada beberapa implementasi UU Ciptaker.
daring menyampaikan, FGD ini faktor yang perlu menjadi perhatian Sementara UU Cipta Kerja
diselenggarakan dalam rangka mencari khususnya bagi pembentuk UU. diundangkan dengan maksud untuk
masukan, saran atau tanggapan terkait Pertama, sebelum melakukan penyederhanaan pengaturan dalam
perubahan UU Ciptaker ke depan. perbaikan UU Ciptaker harus peraturan perundang-undangan
“Badan Keahlian merasa penting untuk diberikan legitimasi hukum yang dianggap terlalu rumit dan
dilakukan FGD agar dapat terlebih dahulu terhadap peningkatan ekosistem investasi dan
memunculkan diskusi metode pembentukan kegiatan berusaha. Dengan demikian,
yang membangun yang UU dengan Omnibus dapat dipastikan bahwa implementasi
dapat memberikan Law. Kedua, perbaikan dari hampir seluruh pasal dalam UU
pandangan, UU Ciptaker perlu Cipta Kerja akan bersifat strategis
pendapat, dan dilakukan dengan dan memiliki dampak yang luas bagi
sumbangsih memperhatikan asas- masyarakat.
pemikiran dari asas pembentukan “Karena itu, diharapkan dapat ditarik
beragam sudut undang-undang suatu kesimpulan bagaimana arah
pandang dari sisi kebijakan pengaturan yang ideal dalam
akademis mengenai UU Cipta Kerja yang nantinya dapat
arah kebijakan Kepala BK DPR RI menjadi pertimbangan pembentuk
terhadap Inosentius Samsul. undang-undang dalam menindaklanjuti
Foto: Jaka/nvl
Putusan MK tersebut,” imbuh Sensi.
Dalam kesempatan yang sama,
Dosen Fakultas Hukum UGM, Hendry
Julian Noor menekankan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
pembentukan kebijakan publik yang
berdampak pada masyarakat luas,
termasuk isu-isu ketenagakerjaan.
“Itu adalah isu-isu sensitif dan banyak
menyentuh masyarakat, sehingga
kemudian sangat perlu untuk
melakukan asas partisipasi agar sesuai
juga dengan perintah MK dalam
pertimbangannya,” kata Hendry. ann/sf

Nomor 1189/I/III/2022 • Maret 2022 19