Page 22 - BULETIN 1251
P. 22

BULETIN            Parlementaria


            Pagu Indikatif Kemenkeu TA
    KOMISI XI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  2024 Disetujui Rp48,3 Triliun









                      impinan dan anggota
                      Komisi XI DPR RI
                      memberikan persetujuan
                      terhadap Rencana
           P Anggaran Kerja dan
            Rencana Anggaran Pemerintah
            (RKA dan RKP) untuk kementerian
            Keuangan RI melalui rapat kerja yang
            diselenggarakan pada Rabu (14/6).
            Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah
            terlebih dahulu menggelar rapat
            pembahasan bersama jajaran eselon
            I dan BLU Kemenkeu pada 12-13 juni
            2023 lalu.
               “Satu, Komisi XI DPR RI telah
            mendengarkan penjelasan atas
            Rencana Kerja Pemerintah dan
            Rencana Kerja Anggaran Pagu
            Indikatif Kementerian Keuangan
            Tahun 2024 yang dilaksanakan pada
            Senin-Selasa, 12-13 Juni 2023. Dua,
            Pagu Indikatif Kementerian Keuangan
            dalam Pembicaraan Pendahuluan
            RAPBN Tahun Anggaran 2024
            sebesar Rp48.353.424.381.000,00,”
            ujar Ketua Komisi XI DPR RI,
            Kahar Muzakir saat membacakan   FOTO: MUN/PDT
            kesimpulan rapat.
               Kemenkeu membagi
            penggunaan anggarannya ke        Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir
            dalam lima kelompok program
            antara lain:  Program Kebijakan   dan badan layanan umum yang   bidang keuangan negara.
            Fiskal (Rp40.235.949.000), Program   bernaung di bawahnya. Kementerian   Diberikan juga perhatian pada
            Pengelolaan Penerimaan Negara   Keuangan ke depan akan melakukan   upaya Pemerintah Indonesia
            (Rp2.482.928.679.000), Program   penguatan tata kelola Penerimaan   dalam mengoptimalkan
            Pengelolaan Belanja Negara      Negara Bukan Pajak (PNBP) dan   penerimaan negara, mengelola
 BUMN HARUS KUAT  (Rp28.741.671.000), Program   melaksanakan kebijakan fiskal   keuangan negara dengan efisien
            Pengelolaan Perbendaharaan,     untuk penanggulangan kemiskinan,   dan bertanggung jawab, serta
            Kekayaan Negara dan Risiko      pertumbuhan ekonomi inklusif,   memperkecil kesenjangan antara
            (Rp310.821.588.000) serta       pengelolaan kekayaan negara,    daerah dan pusat. Dalam program-
            Program Dukungan Manajemen      pengendalian pembiayaan dan risiko   program tersebut juga membahas
            (Rp45.490.696.494.000).         keuangan negara, pengelolaan    tentang pentingnya sinergi antara   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
               Dalam kesimpulan rapat ini   perbendaharaan dan alokasi dana   berbagai lembaga dan direksi di   selengkapnya
            tercantum juga beberapa catatan   perimbangan ke daerah, serta   Kementerian Keuangan dalam
            yang ditujukan pada Kemenkeu    peningkatan sistem pengawasan   mencapai tujuan-tujuan tersebut.
            melalui masing-masing eselon I   internal dan kualitas pendidikan di   uc,frs/rdn


            22  Nomor 1251/III/VI/2023  • Juni 2023
   17   18   19   20   21   22   23   24