Page 61 - KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M/2022 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM DALAM RANGKA PEMULIHAN PEMBELAJARAN

- 54 -

h. selanjutnya guru mata pelajaran lain atau guru kelas yang dimaksud

wajib mendapatkan pelatihan kompetensi program kebutuhan khusus
(terstandar);

i. penentuan fase pada peserta didik didasarkan pada hasil asesmen
diagnostik, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik peserta didik, misalnya: salah satu peserta didik pada

kelas X SMALB (fase E) berdasarkan hasil asesmen diagnostik berada
pada fase C sehingga pembelajaran peserta didik tersebut tetap

mengikuti hasil asesmen diagnostik yaitu fase C;

j. peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan
intelektual di SLB atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan

Inklusif dapat menggunakan struktur kurikulum dan capaian

pembelajaran pendidikan reguler sesuai jenjangnya dengan
menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum;

k. peserta didik berkebutuhan khusus dari SLB dapat melanjutkan
pendidikannya ke Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan

Inklusif dengan mengikuti kelas transisi;

l. alokasi waktu JP bersifat fleksibel sehingga satuan pendidikan dapat
menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan belajar

dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain; dan

m. satuan pendidikan melaksanakan program magang pada kelas XI
paling sedikit 1 (satu) bulan; dan

n. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut Kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Struktur Kurikulum Kesetaraan (Program Paket A, Program Paket B, dan

Program Paket C)

Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri mata pelajaran

kelompok umum dan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil

pelajar Pancasila. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun
mengacu pada standar nasional pendidikan dan sesuai jenjang pendidikan

formal dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua
peserta didik.

jdih.kemdikbud.go.id