Page 5 - PBB & BPHTB (Flipbuilder)

B. Objek Pajak

Yang menjadi Objek pajak PBB adalah "Bumi dan/atau Bangunan". Pengertian Bumi adalah

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi
yang ada dibawahnya.. Misalnya pekarangan, sawah, ladang, kebun, rawa-rawa,tambak, dll. Sedangkan

pengertian Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan. Contohnya yaitu rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung

bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, anjungan

minyak lepas pantai, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak terbagi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Objek Pajak Umum, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan
umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Objek pajak umum dibedakan

menjadi :
a) Objek pajak standar yang memiliki kriteria sbb :

 Luas tanah ≤ 10.000 m²

 Jumlah lantai bangunan ≤ 4 lantai

 Luas bangunan ≤ 1000 m²
b) Objek pajak non standar, dengan kriteria sbb :

 Luas tanah ≥ 10.000 m²

 Jumlah lantai bangunan ≥ 4 lantai
 Luas bangunan ≥ 1000 m²

2. Objek Pajak Khusus, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan
khusus. Kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk dan

keberadaannya yang memiliki arti khusus. Contoh objek pajak khusus adalah pelabuhan,

Bandar udara, jalan tol, tempat wisata, dan lain- lain.

Termasuk Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,

pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh
keuntungan. Misalnya tempat ibadah (mesjid, gereja, dll), social, kesehatan, pendidikan,

panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dll.

4. Digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Konsulat, berdasarkan azas timbal balik.
5. Digunakan oleh Organisasi Internasional misalnya Perserikatan Bangsa- Bangsa

(PBB), dll yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

C. Subjek Pajak

Subyek Pajak PBB adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak

2