Page 14 - Analisis dan Evaluasi Undang-Undang ITE
P. 14
konstitusi.
Dengan adanya keberadaan Mahkamah Konstitusi juga telah menciptakan
pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses
saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang
ada atau lazim disebut dengan mekanisme checks and balances. Hal itu tampak terutama dari
salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.
Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme check and
balances antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya
dimaksudkan untuk melahirkan suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi
pada kepentingan rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945
dapat juga dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR RI
dan Presiden.
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
Mahkamah Konstitusi yang diadopsi dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal
yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin,
mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945
dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung
didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak
sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun
1945. Melalui fungsi ini maka Mahkamah Konstitusi dapat menutupi segala kelemahan dan
kekurangan yang terdapat dalam UUD Tahun 1945. 13
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Mahkamah Konstitusi diberikan
kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945; memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945;
memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
13 (Soimin dan Mashuriyanto: 2013, Hal 51)
14
