Page 19 - Analisis dan Evaluasi Undang-Undang ITE

membentuk hukum baru sebagai negative legislature. 25 Hal lain yang perlu dicermati lebih

lanjut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally

unconstitutional). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang

menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi
dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam

pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah

Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut. 26
Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma

undang- undang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konsitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum

dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: 27

1. Kekuatan mengikat
Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan

biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (interpartes), yaitu pemohon,

pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara,
tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan

hukum dalam wilayah republik Indonesia.

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat
undang-undang. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai

negative lagislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua

orang.

2. Kekuatan pembuktian

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat erga omnes, maka permohonan
pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat

lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan
pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Selain

25 Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 212.
26 Mahfud MD, Problematika Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature, pengantar dalam buku Martitah,
Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature.
27 Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 214-216.
19