Page 20 - Analisis dan Evaluasi Undang-Undang ITE
P. 20
itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.
3. Kekuatan eksekutorial
Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang dan tidak memerlukan
perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian
tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap
terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana
diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian
terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku
sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan
dengan UUD Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945
28
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut.
28 Ibid. hlm 218.
20
