Page 22 - Analisis dan Evaluasi Undang-Undang ITE

artikulasi pengaturan mengenai penyadapan.

Pemohon juga mendalilkan penyadapan oleh aparat hukum atau institusi
resmi negara tetap menjadi kontroversial karena merupakan praktik invasi atas

hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi,

kehidupan keluarga maupun korespondensi. Ketidakjelasan pengaturan
mengenai penyadapan, akan berpotensi pada penyalahgunaan yang berdampak

pada pelanggaran HAM para Pemohon maupun masyarakat pada umumnya.

Penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pencegah kejahatan maka sangat
wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga

negara tersebut, maka negara haruslah menyimpangi dalam bentuk Undang-
Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Penyimpangan terhadap

HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 hanya

dapat dilakukan melalui Undang-Undang dan bukan bentuk lain apalagi Peraturan
Pemerintah.

Mengatur hal sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan

dalam kerangka Undang-Undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana karena
hukum yang mengatur penyadapan oleh institusi negara harus lebih ditekankan

pada perlindungan hak atas privasi individu dan/atau warga negara Indonesia.

Hakim MK menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara
komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan

mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa Undang-Undang dengan

mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku
mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaannya.

Mekanisme yang perlu diperhatikan dari penyadapan ini adalah

penyadapan yang dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan lembaga
yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal inilah

berlaku batasan penyadapan agar tidak melanggar privasi ataupun hak asasi

warga negara.
Dalam penyadapan terdapat prinsip velox et exactus yang artinya bahwa

informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan akurat. Dalam

hal ini penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan

22