Page 10 - 21505241004_Maria Yuliana Shaniditha_Modul

badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai

Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan
(Pasal 5 Ayat 1), "Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah

suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan
perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar, di

atas suatu areal tanah yang merupakan suatu kesatuan
lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana-

prasarana lingkungan dan fasilitasfasilitas sosial yang
diperlukan oleh masyarakat penghuninya”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Pasal 1 Ayat 3)

dijelaskan bahwa, "Usaha Penyediaan Bangunan adalah
pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau

masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk
mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau

meningkatkan kemanfaatan bangunan".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengembangan perumahan dapat dilakukan oleh pemerintah,

badan usaha, maupun perseorangan. Pengembang juga disebut
sebagai owner dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Untuk
terjun ke dunia bisnis konstruksi dan perumahan, seseorang atau

sebuah perusahaan perlu didukung oleh beberapa kemampuan.

3 Pengenalan dan Peluang Bisnis Konstruksi
Perumahan