Page 10 - PP 25 2021
P. 10
PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10-
(4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksplorasi
pada Wilayah Kedanya yang belum pernah dilakukan
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
tidak melakukan Studi Kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
(6) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan.
(7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikenai untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan.
(8) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila
pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi
kewajibannya.
(9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya
jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Menteri mengenakan sanksi administratif
berupa pencabutan IPB.
Pasal 9
(1) Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi,
pemegang IPB:
a. langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
b. dapat melakukan Eksplorasi tambahan dengan
jangka waktu tertentu.
(2) Studi
SK No 087271 A
