Page 8 - PP 25 2021

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-8-

Pasal 5

Badan usaha pemegang IPB yang melakukan pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang tidak
menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya dikenai
sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan dan denda sebesar
RpSO.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal IPB ditetapkan, pemegang IPB wajib
memulai kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam
proposal pengembangan proyek yang disampaikan pada
saat Pelelangan.
(21 Dalam hal pemegang IPB tidak memulai kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 7

(1) Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau
badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas
Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi,
danf atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.

(21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:
a. telah dilakukan Eksplorasi oleh badan usaha milik
negara atau Pemerintah Pusat;
b. telah dioperasikan oleh badan usaha milik negara
atau Pemerintah Fusat;
c. Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh badan usaha;
dan/atau
d. kriteria lain yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri.
(3) Penugasan kepada badan usaha milik negara yang
berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21berlaku sebagai IPB.

(4) Badan . .

SK No 083674 A