Page 58 - PP 25 2021

PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

2. Permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan
Pelaku Usaha melalui sistem Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, namun belum diterbitkan
perrzinan berusahanya, diproses melalui sistem Perizinan
Berusaha terintegrasi secara elektronik dengan
pengaturan Perizinan Berusaha sesuai Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 62

Ketentuan pelaksanaan Perizrnan Berusaha yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Pelaku
Usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Bemsaha
sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kecuali
ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang
P errzinan Berusaha dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan
peiaksanaan dari:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5530);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2OL2 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor I47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

c. Peraturan .

SK No 083725 A