Page 31 - E-modul Merdeka Belajar Pendidikan Kewarganegaraan_Najwa Syarofa rev
P. 31
E. Hukum Dasar yang Tidak Tertulis (Konvensi)
Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat
sebagai berikut:
1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan
sejajar.
3. Dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai
aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang
Dasar.
Dengan demikian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya
mempunyai arti lebih luas dari pada Undang-undang Dasar atau sama
dengan pengertian Undang-undang Dasar. Dalam praktek
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pengertian adalah sama
dengan pengertian Undang-undang Dasar. Hal ini terbukti dengan
disebutnya istilah konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-
undang Dasar Republik Indonesia Serikat.
Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-
undang Dasar 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut:
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).
2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat
absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di
samping MPR dan DPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, Menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
