Page 1 - kebijakan fiskal tahun 2022

Nama : Bambang Djatmicho

NIM : 7211420078

Mata kuliah : Perekonomian Indonesia

POKOK – POKOK KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA TAHUN 2022

A. Kebijakan Makro Fiskal

Dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara,
pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur
pemasukan dan pengeluaran negara. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah
guna mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan
nasional, dan sebagainya.

Pandemi Covid-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berpengaruh signifikan tidak
hanya pada kesehatan masyarakat dan tingkat kematian melainkan juga pada aktivitas sosial-
ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Situasi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2020, yang mengalami kontraksi sebesar 2,1% (BPS, 2020). Dengan
capaian tersebut, Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang dua
kondisi yaitu 4,5 – 5,3 persen pada tahun 2021 dan diantara 5,2 – 5,8 persen pada tahun 2022.
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

1. Tax Amnesty
Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak
berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang
mau melaporkan seluruh kekayaannya.
2. Subsidi BBM dan Gas
Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan
fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi
ekonomi masyarakat.
3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang
tertentu, yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah
obat-obatan dan sembako.

B. Kebijakan pendapatan negara

Dalam dokumen KEM-PPKF 2022, postur makro fiskal APBN 2022 menunjukkan
baha kebijakan pendapatan negara diperkirakan sebesar 10,18-10,44 persen dari PDB atau
naik ±0,2 persen dari tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 9,98 persen dari PDB. Untuk
penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 8,37-8,43 persen terhadap PDB atau sekitar
Rp1.499,3 triliun s.d Rp1.528,7 triliun, naik sedikit sebesar 0,19 persen dari target tahun
2021 yang dipatok di angka 8,37 persen. PNBP ditargetkan menyumbang Rp322,4 triliun
s.d Rp363,1 triliun atau senilai 1,80-2,00 persen terhadap PDB. Penerimaan hibah
ditargetkan relatif tetap di angka 0,01-0,02 persen terhadap PDB atau senilai Rp1,8 triliun