Page 2 - kebijakan fiskal tahun 2022

s.d Rp3,6 triliun. Proyeksi besaran pendapatan negara terhadap PDB dalam dokumen
KEMPPKF 2022 di atas diaktualisasikan dalam beberapa arah kebijakan oleh Pemerintah,
baik itu pada pos penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah yang bersama dalam satu pos
pendapatan negara dalam APBN 2022.

Merujuk pada data di Kementerian Keuangan, dalam tempo 5 (lima) tahun terakhir
ada beberapa kondisi yang berhasil menaikkan angka penerimaan perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan tax amnesty tahun 2016-2017 mendorong penerimaan pajak meningkat
4,25 persen dan 4,97 persen.

2. Dilakukan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp54
juta dari sebelumnya Rp36 juta per tahun pada 2016.

3. Pada 2018 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 13,08 persen karena adanya
booming commodity.

C. Kebijakan Belanja Negara

Melihat perkembangan tahun 2016-2021 dan proyeksi perekonomian tahun 2022, arah
kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 akan diarahkan untuk:

1. Mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui:

a. Melanjutkan reformasi pendidikan, dengan mengarahkan pemanfaatan
anggaran difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

b. Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan
andal (efektivitas JKN serta penguatan health security preparedness).

c. Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan
andal (integrasi data dan perlinsos yang adaptif).

2. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik
yang tangkas, efektif, dan efisien.
3. Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru dan
pemanfaatan teknologi informasi
4. Pengembangan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung
peningkatan produktivitas secara selektif, efisien, dan efektif.
5. Pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga dan
daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan.
6. Pemenuhan kewajiban Pemerintah serta dukungan terhadap pembangunan
infrastruktur di daerah, dan
7. Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan
mendesak lainnya. Aspek penting dalam pembahasan belanja negara pada dokumen
KEMPPKF 2022 selain kebijakan Pemerintah Pusat yaitu terkait kebutuhan anggaran
untuk Pos TKDD. Secara umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) periode
2016-2021 cenderung meningkat dan secara rata-rata tumbuh sebesar 4,33 persen per
tahun, dengan porsi TKDD dalam Belanja Negara rata-rata sebesar 5,27 persen