Page 3 - kebijakan fiskal tahun 2022

terhadap PDB. TKDD pada tahun 2016 tumbuh sebesar 13,99 persen yang merupakan
pertumbuhan tertinggi, dari Rp623,1 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp710,3 triliun.
Sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 6,21 persen, dari
Rp813,0 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp762,5 triliun.

D. Kebijakan Pembiayaan

Saat ini, untuk menutup defisit Pemerintah mengutamakan instrumen pembiayaan
utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) khususnya SBN dalam denominasi Rupiah.
Selanjutnya, untuk mendukung produktivitas utang dan meningkatkan efisiensi anggaran
dalam menstimulasi perekonomian, Pemerintah di tahun 2022 juga akan melanjutkan
penerapan kebijakan pembiayaan investasi baik dalam bentuk investasi Penyertaan Modal
Negara (PMN) ke BUMN, Badan Layanan Umum (BLU) dan lembaga/badan lainnya
maupun investasi ke lembaga keuangan internasional. Kebijakan pembiayaan investasi di
tahun 2022 diarahkan pada investasi yang mampu menciptakan value for money baik
dalam dimensi mikro maupun makro. Selain itu, kebijakan investasi juga ditekankan
untuk mendorong berbagai program pembangunan nasional yang telah ditetapkan
Pemerintah. Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong
countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent. Selain itu,
kebijakan secara umum masih ditujukan untuk melaksanakan fleksibilitas pembiayaan
terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2022 antara lain diarahkan
untuk:

1. mendorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN, BLU,
Sovereign Wealth Fund (SWF), dan SMF serta mendorong KPBU lebih
masif);
2. menjaga efektivitas pembiayaan investasi di kisaran 0,30 s.d. 0,95 persen
PDB;
3. meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, Usaha Mikro (UMi) dan
perumahan MBR;
4. mendukung pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing (antara lain
perluasan basis investor/kanal pembayaran SUN ritel serta mendorong
penerbitan obligasi daerah);
5. pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing
SDM serta peningkatan ekspor; dan Kajian Terhadap Kerangka Ekonomi
Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 37
6. mengelola sisa anggaran lebih (SAL) pada level yang aman sebagai fiscal
buffer melalui perbaikan manajemen kas.