Page 13 - Majalah Al-Fitrah (Akhir tahun 2024)
P. 13
Nasional Hal 09
Pemerintah diharapkan dapat menjamin
perlindungan hak asasi manusia dalam semua aspek
kehidupan masyarakat, termasuk dalam kebijakan
publik. Isu gender masih menjadi tantangan besar di
Indonesia. Kebijakan pemerintah perlu lebih
mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai
sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan sangat penting untuk menciptakan
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Terdapat kritik bahwa pemerintah perlu membuka
ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat
sipil. Pembangunan infrastruktur sering kali terfokus
pada wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan
wilayah lain terpinggirkan. Terdapat kritik terhadap
pemerintah mengenai perlunya kebijakan
pembangunan infrastruktur yang lebih merata agar
semua daerah memiliki kesempatan untuk
berkembang. engan meningkatnya ketergantungan
pada energi fosil, pemerintah harus berkomitmen
untuk mengembangkan sumber energi terbarukan.
Terdapat kritik yang menyatakan bahwa kebijakan
energi saat ini belum cukup mendukung peralihan
menuju energi yang lebih bersih
Sistem penegakan hukum di Indonesia sering kali
dianggap tidak adil. Terdapat kritik terhadap
pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan
perlunya reformasi hukum agar setiap warga negara
diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa
diskriminasi. Transparansi dalam pengelolaan
anggaran negara sangat penting untuk mencegah
terjadinya korupsi. Banyak pihak berharap agar
pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas
dalam penggunaan dana publik, terutama dalam
proyek-proyek besar.
Selain itu, korupsi merupakan isu yang sangat
penting di Indonesia, dan upaya untuk
memberantasnya memerlukan komitmen yang kuat
serta integritas dari setiap level pemerintahan. Para
kritikus menekankan pentingnya transparansi dalam
setiap kebijakan yang diambil serta perlunya
tindakan nyata untuk memperkuat lembaga
pemberantasan korupsi. Masyarakat memerlukan
jaminan bahwa kepercayaan mereka tidak akan
disalahgunakan dan bahwa pemerintahan baru ini
akan mengambil langkah konkret untuk memerangi
praktik korupsi yang merugikan negara.
Kritik juga diarahkan pada perlunya perhatian lebih
terhadap hak asasi manusia.
tabloid.alfitra@gmail.com

