Page 134 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 134
Nilai PMPP diatur bahwa BMN hasil dari pelaksanaan kegiatan
anggaran yang dari awal direncanakan untuk disertakan sebagai PMPP
kepada BUMN, BUMD atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara,
nilainya berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran. Untuk
BMN selain tersebut di atas nilainya didasarkan hasil penilaian.
Pelaksanaan PMPP atas BMN yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah
pusat, terlebih dahulu hams diaudit oleh aparat pengawas fungsional
pemerintah untuk menentukan kewajaran BMN yang akan disertakan
sebagai PMPP dibandingkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran.
Dalam pelaksanaan PMPP, Pengelola Barang dapat mempersyaratkan
adanya pernyataan tidak keberatan dari pemegang saham atau instansi
yang dianggap kompeten mewakili pemegang saham. Persyaratan
tersebut tidak diperlukan untuk penyertaan modal pemerintah pusat
atas BMN yang dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk
PMPP.
Setiap PMPP atas BMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Adapun pengajuan rancangan peraturan pemerintah penetapan PMPP kepada
Presiden dilakukan oleh Pengelola Barang. Semua biaya yang timbul dari
pelaksanaan PMPP dibebankan pada penerima PMPP.
Untuk BMN/D yang telah sejak lama diserahkan kepada BUMN/D dan
badan hukum lainnya namun
-
130 -
