Page 130 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 130

adalah    BMN       yang  berasal     dari   dana  Dekonsentrasi       dan    Tugas
                  Pembantuan.       Dekonsentrasi  adalah        pelimpahan       wewenang        dari
                  Pemerintah      kepada  gubernur       sebagai     wakil     Pemerintah.      Tugas

                  Pembantuan  adalah  penugasan  dari  Pemerintah  kepada daerah  dan/atau
                  desa  atau  sebutan  lain  dengan               kewajiban       melaporkan       dan

                  mempertanggungjawabkan                pelaksanaannya           kepada          yang
                  menugaskan.


               D.  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT  (PMPP)
                        Penyertaan  Modal  Pemerintah  Pusat  adalah  pengalihan  kepemilikan

                  BMN  yang  semula  merupakan  kekayaan  negara  yang             tidak  dipisahkan
                  menjadi     kekayaan      negara    yang  dipisahkan      untuk    diperhitungkan
                  sebagai    modaljsaham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

                  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  atau  Badan  Hukum  lainnya  yang
                  dimiliki  Negara/Daerah.  BMN  dijadikan  PMPP  dalam  rangka  pendirian,
                  pengembangan,  dan  peningkatan  kinerja  BUMN/D  atau  Badan  Hukum
                  lainnya      yang      dimiliki     Negara/Daerah.        Adapun  pertimbangan

                  dilakukannya  Penyertaan          Modal  Pemerintah  agar  BMN  yang  dari
                  awal  pengadaannya  sesuai  dokumen  penganggaran                   diperuntukkan
                  bagi      BUMN/D          atau      Badan  Hukum  lainnya  yang  dimiliki

                  Negara/Daerah        dalam      rangka      penugasan       pemerintah      dengan
                  pertimbangan  BMN  tersebut  akan  lebih  optimal  apabila  dikelola  oleh
                  BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, baik
                  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  dibentuk  Jenis  BMN  yang  dapat
                  dilakukan PMPP adalah meliputi:

                  a.  tanah  dan/atau    bangunan  yang  berada       pada   Pengelola Harang,

        -
   126 -
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135