Page 125 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 125

Nilai  barang  pengganti  atas  tukar  menukar  paling  sedikit  seimbang

               dengan  nilai  wajar  barang  milik  daerah  yang  dilepas.  Apabila  nilai  barang
               pengganti  lebih  kecil  daripada      nilai  wajar    barang     milik   negara/daerah
               yang dilepas,    mitra   tukar   menukar     wajib    menyetorkan      ke rekening  Kas
               Umum  Daerah  atas  sejumlah  selisih  nilai  antara  nilai  wajar  barang  milik

               negara/daerah  yang  dilepas  dengan           nilai  barang  pengganti.  Penyetoran
               selisih  nilai dilaksanakan     paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja  sebelum Berita
               Acara  Serah  Terima  (BAST)  ditandatangani.  Selisih  nilai  dituangkan  dalam

               perjanjian tukar menukar.
                     Apabila  pelaksanaan  tukar  menukar  mengharuskan  mitra                     tukar

               menukar       membangun          bangunan       barang  pengganti,        mitra     tukar
               menukar          menunjuk           konsultan     pengawas       dengan      persetujuan
               Gubernur/Bupati/  Walikota berdasarkan          pertimbangan  dari  peranglat  daerah

               terkait.  Konsultan    pengawas     merupakan      badan    hukum     yang  bergerak  di
               bidang  pengawasan  konstruksi.  Biaya  konsultan  pengawas  menjadi  tanggung
               jawab  mitra  tukar  menukar.  Tukar  menukar  dilaksanakan  oleh  pengelola
               barang  setelah  mendapat        persetujuan     Gubernur  /Bupati/Walikota        sesuai

               dengan kewenangannya.

               1.  Ketentuan dalam Pelaksanaan Tukar-menukar
                       Tukar-menukar  BMN  dapat  dilakukan  dalam  hal  BMN                     berupa
                  tanah   dan/atau    bangunan     sudah   tidak sesuai  dengan  tata  ruang  wilayah
                  atau  penataan  kota,  BMN  belum  dimanfaatkan  secara  optimal,

                  penyatuan  BMN  yang  lokasinya  terpencar,  pelaksanaan  rencana  strategis
                  pemerintah/negara,  atau      BMN     selain  tanah







        -
   121 -
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130