Page 127 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 127

penugasan  dari  pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan
                                     kepentingan  umum.  Mitra  wajib  menyetorkan  uang  ke
                                     rekening  kas  umum  negara  atas  sejumlah  selisih  nilai
                                     lebih  antara  barang  yang  dilepas  dengan   barang
                                     pengganti,  yang  dilakukan  paling  lambat   sebelum
                                     pelaksanaan serah terima barang.
                                  2.  Subjek Pelaksanaan  Tukar-menukar
                                          Pihak-pihak   yang   dapat  melaksanakan    tukar
                                     menukar  HMN  adalah  pengelola  barang  dan  pengguna
                                     barang.  Pengelola  Harang,  dapat  melaksanakan  tukar
                                     menukar  HMN  untuk  tanah  dan/atau  bangunan  yang
                                     berada  pada  Pengelola  Harang,  sedangkan  pengguna
                                     barang  dapat  melakukan  tukar  menukar  HMN  berupa
                                     tanah  dan/atau  bangunan   yang  berada  di  Pengguna
                                     Harang  akan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  tata  ruang
                                     wilayah  atau  penataan  kota,  HMN  selain  tanah  dan/atau
                                     bangunan.  Pengguna  barang  dalam  melakukan  tukar



                                     menukar    HMN  dimaksud       setelah   mendapatkan
                                     persetujuan  pengelola  barang.  Mitra  tukar-menukar
                                     adalah  meliputi  Pemerintah  Daerah,  HUMN,  HUMD,
                                     Hadan Hukum milik pemerintah lainnya, dan swasta, baik
                                     yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

                               C. HIBAH
                                        Hibah  adalah  pengalihan  kepemilikan  HMN  dari
                                  Pemerintah   Pusat  kepada  Pemerintah     Daerah   atau
                                  kepada   pihak  lain  tanpa  memperoleh    penggantian.
                                  Adapun   pertimbangan   untuk  melakukan    hibah  HMN
                                  adalah    untuk    kepentingan     sosial,   keagamaan,




        -
   123 -
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132