Page 1 - Materi Pelanggaran HAM di Indonesia kelas XI

MATERI

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum oleh
sekelompok orang atau kelompok orang termasuk aparat Negara. Pelanggaran

HAM mencakup seluruh perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara
sengaja, tidak sengaja, maupun atas kelalaian yang dapat mengurangi,

menghalangi, membatasi, dam/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau
kelompok orang. Berdasarkan waktunya, menurut Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus pelanggaran HAM

dibedakan menjadi dua, antara lain kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada
masa lalu dan pelanggaran HAM yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 diundangkan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat retroaktif, artinya undang-undang

ini berlaku surut. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat
diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000.

2. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan di pengadilan HAM ad
hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Prosedur dan tahap

pemeriksaan perkara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sama dengan
KUHAP. Prosedur dan tahapan peneriksaan diawali dengan proses penyelidikan

dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Hanya saja
di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah diatur secara khusus

kedudukan penyidik dan penyelidik. Dalam kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM

berkedudukan sebagai penyelidik serta jaksa agung sebagai penyidik dan penuntut
umum.

Prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat adalah sebagai berikut :
a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pelanggaran hukum.

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam penyelidikan Komnas HAM