Page 3 - Materi Pelanggaran HAM di Indonesia kelas XI
P. 3
2 orang hakim HAM dan 3 orang hakim ad hoc. Pemeriksaan di tingkat pertama
paling lama 180 hari. Pada tingkat banding atau kasasi, pemeriksaan dilakukan
paling lama 90 hari. Pemeriksaan di siding pengadilan dapat dilakukan melalui :
1) Pengadilan Hak Asasi Manusia (permanen)
Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang khusus menangani
pelanggaran HAM berat. Tugas dan kewenangan pengadilan HAM
diantaranya memerikasa dan memutus pelanggaran HAM berat serta
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan
diluar batas territorial wilayah negar Republik Indonesia oleh warga Negara
Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan
HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM
berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada
saat kejahatan dilakukan. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah
kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
pengadilan negeri yang bersangkutan.
2) Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc
Pengadilan HAM ad hoc merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ad hoc
merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus
pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000. Perbedaan penanganan kasus pelanggaran HAM
melalui Pengadilan HAM ad hoc dengan pengadilan HAM terletak pada jenis
kasus yang ditangani. Pengadilan HAM ad hoc sifatnya tidak permanen,
artinya setelah selesai mengadili kasus pelanggaran HAM tertentu,
pengadilan HAM ad hoc dapat dibubarkan. Pembentukan Pengadilan HAM
ad hoc harus ada rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasarkan
keputusan [residen.
3. Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia
Perlindungan dan pemajuan HAM pada dasarnya dilakukan melalui upaya preventif
dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan sebelum pelanggaran terjadi melalui
seminar, penyuluhan, bimbingan kemasyarakatan, dan pembentukan berbagai
instrument hukum. Adapun upaya represif adalah dilakukan setelah pelanggaran
HAM terjadi yang meliputi penangkapan, pengadilan dan penjatuhan vonis
hukuman.
