Page 67 - 05__Pengelolaan_Sarana_Prasarana

Sementara merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 433 ayat 1 dan 2 penghapusan barang milik daerah diatur
sebagai berikut:
1. Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang, Penguna Barang dan/atau Kuasa Penguna
Barang disebabkan karena:
a). penyerahan barang milik daerah
b).pengalihan status penggunaan barang mili daerah
c).pemindahtangan atas barang milik
d).putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya,
e). menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan,
f).pemusnahan dan atau
g).sebab lain
2. Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan
wajar menjadi penyebab penghapusan seperti hilang karena
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Tata cara penghapusan sarana dan prasarana aset daerah
khususnya sarana prasarana sekolah dirinci lebih detil sebagai
berikut :
1. Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat, tua
dan berlebih, prosesnya adalah sebagai berikut:
a) Pengurus barang menyusun daftar barang yang akan
dihapus, yang berisi nomor urut, nomor kode barang,
nama barang, merk/tipe, tahun pembuatan, harga satuan
dan kondisi barang (rusak berat atau tua)
b) Kepala Sekolah mengusulkan penghapusan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota /Provinsi
setempat yang dilampiri daftar barang
c) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi
meneruskan usul tersebut kepada kepala Pemerintah

56 | MODUL PELATIHAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH