Page 13 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)

-12-

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
organisasi dan tata laksana; dan

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 30

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan

kerumahtanggaan Biro.

Bagian Ketujuh

Biro Hukum

Pasal 32

Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 33
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi

hukum di lingkungan Kementerian.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan
dan produk hukum lainnya;

b. sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk

hukum lainnya;
c. pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan dan

produk hukum lainnya;